logo


Kebijakan Bursa Lelang GKR, ISW: Ini Bentuk Tata Niaga Gula yang Pro Rakyat

Persoalan gula rafinasi seringkali menjadi momok bagi pemerintah, dimana gula rafinasi sering kali masuk ke pasar becek dan mengganggu harga gula putih di pasar

18 Juni 2017 15:00 WIB

Gula Rafinasi
Gula Rafinasi Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Coordinator Indonesia Sugar Watch (ISW), Gatot Triyono mengatakan bahwa keputusan Pemerintah Joko Widodo untuk menyusun tata niaga gula nasional, dengan membuka Bursa Lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR), yang kemudian diperkuat dengan keputusan menteri Perdagangan Nomor 684/M-DAG/KEP/5/2017, merupakan kebijakan yang pro rakyat dan sesuai dengan cita cita trisakti nawacita.

Ia menjelaskan bahwa, persoalan gula rafinasi seringkali menjadi momok bagi pemerintah, dimana gula rafinasi sering kali masuk ke pasar becek dan mengganggu harga gula putih di pasar dan hal ini sangat merugikan para petani dan pabrik gula putih nasional.

"Karena gula rafinasi hasil selundupan yang engga jelas asalnya merembes ke pasar-pasar tradisional," kata Gatot Triyono seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Jitunews.com, Minggu (18/6).


Mendag: Laju Inflasi Akan Terus Kita Tekan dengan Menstabilkan Harga

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa persoalan lain yang juga sering terjadi adalah langkanya gula rafinasi dikalangan industri kecil dan menengah, terutama pengusaha makanan dan minuman.

"Karena pengusaha makanan dan minuman kesulitan mendapatkan gula rafinasi maka berdampak pada sektor usaha mereka, selain itu harga jual produk makanan dan minuman yang berbasis gula menjadi mahal," lanjutnya.

Menurutnya dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, maka harapan akan adanya tersedia gula rafinasi serta langkah kontrol pemerintah terhadap gula rafinasi, terutama agar tidak merembes ke pasar tradisional bisa segera terwujud.

"Namun tentu saja hal perbaikan tata niaga gula rafinasi yang dibentuk tersebut, akan mendapatkan perlawanan dari para mafia impor gula kristal rafinasi, karena mereka tidak bisa lagi mengguyur gula kristal rafinasi tersebut ke pasar sebab ada sistem pengendalian dengan barcode sesuai SK MENTERI Perdagangan tentang Lelang GKR. Hal ini tentunya menyulitkan mereka untuk bermain," ujarnya.

Ia menegaskan, mafia impor GKR tentu saja akan gigit jari dengan kebijakan tersebut.

"Maka langkah yang mereka lakukan saat ini adalah dengan menggunakan jaringan anggota parlemen di Senayan untuk mengganggu dan melakukan protes pada pemerintahan Joko Widodo terkait kebijakan lelang GKR tersebut," katanya.

"Mereka juga menggunakan pengamat pengamat yang coba untuk mendegradasi dan mendiskreditkan keputusan menteri perdagangan tersebut," lanjutnya.

Menurut, Gatot Triyono seharusnya dengan adanya bursa lelang GKR maka semua stake holder yang terkait dengan sektor gula rafinasi akan lebih nyaman untuk menggunakan dan mendapatkan gula rafinasi.

Sementara bagi petani tebu, kebijakan tersebut tentunya sangat menguntungkan. Karena dengan adanya kebijakan tersebut langkah kontrol terkait proses distribusi gula rafinasi kemudian diperketat, sehingga kemungkinan akan adanya gula rafinasi yang merembes ke pasar menjadi sangat kecil.

"Pabrik gula kristal putih juga tidak rugi karena harga jual gula putih menjadi stabil sesuai cost bahan baku tebu yang dibeli dari para Petani tebu," katanya.

Seperti diketahui sampai saat ini pihak yang kontra dengan kebijakan pemerintah tersebut hingga saat ini, terus melakukan upaya penolakan terhadap keputusan tersebut dengan melakukan black campaign dan juga melalui para politisi Senayan dan pengamat bayaran yang mengatasnamakan petani.

Menteri Enggar Dilema Terkait Harga Ayam yang Terus Menurun

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Aurora Denata