logo


Tiga Pilar Utama Pemerintah Sukseskan Upaya Perang Melawan IUU Fishing

Tiga pilar tersebut adalah kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

15 Juni 2017 12:22 WIB

Menteri Susi dalam Konferensi Kelautan PBB.
Menteri Susi dalam Konferensi Kelautan PBB. dok. kkp.go.id

NEW YORK, JITUNEWS.COM – Dalam Konferensi Kelautan PBB: Transnational Organized Crime in Fisheries Industry bersama Norwegia, The International Police Organization (Interpol), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), di New York, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjelaskan tiga pilar utama pemerintah Indonesia dalam menerapkan upaya perang melawan IUU Fishing.

"Ketika saya ditunjuk sebagai menteri pada 2014 lalu, saya langsung menetapkan perang melawan IUU Fishing sebagai prioritas untuk membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dengan tiga pilar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan," demikian kata Susi dalam keterangan tertulis yang diterima Jitunews.com, Kamis (15/6).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk menyukseskan ketiga pilar tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis seperti moratorium kapal perikanan eks-asing untuk mempelajari pola dan modus operandi IUU Fishing; penenggelaman kapal perikanan ilegal untuk memberikan efek jera; larangan transshipment atau bongkar muat di tengah lautan karena umumnya kegiatan IUU Fishing terjadi di tengah lautan; dan larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.


Indonesia-Norwegia Bersinergi Perangi Praktek Illegal Fishing

Selain itu, upaya mempromosikan pengelolaan kelautan dan perikanan yang transparan dengan membuka akses kepada publik juga dilakukan, serta membuat regulasi tentang Hak Asasi Manusia untuk melindungi nelayan dari kejahatan perdagangan manusia dan perbudakan.

Menurut Susi, kebijakan tersebut mampu meningkatkan populasi ikan di laut Indonesia dan meningkatkan daya beli masyarakat nelayan.

"Kebijakan ini telah menunjukkan angka yang luar biasa selama dua tahun terakhir. Nelayan Indonesia dapat menikmati peningkatan daya beli dari 104,63 pada tahun 2014 menjadi 109,85 pada bulan Januari 2017. Maximum Sustainable Yield (MSY) naik dari 7,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 12,5 juta ton pada tahun 2017. Studi yang dilakukan oleh Universitas California Santa Barbara menunjukkan adanya penurunan eksploitasi 30-35 persen di Indonesia dalam satu tahun (2015-2016). Ikan semakin dekat ke pantai, sehingga nelayan lokal kita sekarang bisa menangkap yellowfins, anchovy, dan king prawn," pungkasnya.

Di Forum Internasional, Menteri Susi Dorong Pemberdayaan PSMA

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Nugrahenny Putri Untari