logo


Singgung Soal TDL, DPR: Jangan Bohongi Rakyat Lah!

Datu mengingatkan pemerintah untuk tidak bersembunyi di balik istilah yang seolah merakyat tapi ternyata mencekik

14 Juni 2017 21:58 WIB

Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Ihwan Datu Adam
Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Ihwan Datu Adam fraksidemokrat.org

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Terkait adanya pencabutan subsidi listrik bagi pengguna listrik 900 watt, ditanggapi khusus oleh Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Ihwan Datu Adam.

Menurut Datu, sah saja pemerintah menarik subsidi tersebut dengan alasan banyak pengguna yang tidak termasuk kategori layak subsidi. Tetapi, perhitungannya harus hati-hati dan benar agar tidak salah sasaran dan menimbulkan dampak berupa kesulitan bagi masyarakat banyak.

"Mau nambah keuangan negara, silakan. Mau merapikan siapa layak dapat subsidi siapa yang tidak perlu, boleh saja. Tapi sudah dihitung tidak? Benar nggak data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) terkait siapa saja pengguna 900 watt. Harus hati-hati," ujar Datu di Jakarta, Rabu (14/6).


Hafisz Tohir: Jangan Cabut Subsidi Listrik Jika Jokowi Ingin Terpilih Lagi Pada Pilpres 2019

Dalam hal ini, Datu mengingatkan pemerintah untuk tidak bersembunyi di balik istilah yang seolah merakyat tapi ternyata mencekik. Hal ini ditujukan jika pemerintah benar-benar mau menaikkan tarif dasar listrik.

"Jangan pakai bahasa tarik subsidi bagi pengguna yang mampu tapi sebenarnya diam-diam mau naikan TDL. Jangan sampai begitu maksudnya ya," tegasnya.

Datu menjelaskan bahwa TDL ini harus berada di posisi asalnya yang terjangkau rakyat banyak karena secara umum perekonomian belum membaik. Tim TNP2K dan PLN harus memperoleh data secara valid dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat pelanggan listrik 450 Va dan 900 VA yang masuk dalam kelompok rentan ini.

Lebih lanjut, Datu menyatakan bahwa pencabutan subsidi listrik yang selama ini dinikmati oleh 18,94 juta pelanggan listrik 900 VA, tidak dikonsultasikan dengan pihak Komisi VII DPR RI.

"Itu kan dicabut bertahap, 3 kali. Tapi tetap saja dicabut. Kami tidak diajak bicara. Mau diam-diam gitu? Jangan bohongi rakyat lah," cetusnya.

"Silakan tarik subsidi untuk pengguna yang tidak layak dapat subsidi. Tapi catatan saya, pertama, perbaiki layakan di seluruh daerah. Kedua, bagaimana dengan kondisi di daerah terpencil atau pulau terluar? Apakah sudah sesuai dengan konsep pembangunan listrik berbasis pedesaan? Perhatikan itu!," terangnya dengan nada meninggi.

Sejak perjalanannya sebagai Anggota Dewan, Datu kerap mendengar aduan masyarakat di pulau-pulau terluar yang sulit memasang listrik. Jikapun ada, maka dikenakan harga yang sangat mahal.

"Ada yang sekitar 4 jutaan untuk pasang listrik. Masalah-masalah seperti ini yang belum tersentuh pemerintah. Pengurangan subsidi sekitar 22 triliun, kalau mau, harus benar-benar menyentuh di aspek itu," paparnya.

Di Komisi VII, Datu dan kawan-kawan hampir selalu mengingatkan agar pemerintah tidak menaikkan TDL atau bahkan menarik subsidi, sejauh pelayanan tidak diperbaiki.

"Jangan sampai ini listrik bayar tapi hidup mati, naik turun, dan banyak informasi nggak jelas. Ini perlu diperbaiki," pungkasnya.

Fadli Zon: Pencabutan Subsidi Listrik Membuat Masyarakat Semakin Menderita

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Riana