logo


Sepertinya KPK Ketakutan dengan Terbentuknya Pansus

Politisi asal Gerindra itu lantas menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya, dalam hal ini DPR, memiliki tugas untuk mengawasi semua lembaga negara, tak terkecuali KPK.

13 Juni 2017 14:25 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon JITUNEWS/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang meminta Presiden Joko Widodo ikut menyikapi pembentukan Pansus Angket menunjukkan sebuah ketakutan.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menjelaskan bahwa sesungguhnya adalah hal biasa parlemen memeriksa sebuah lembaga pemerintahan. Jika belakangan pihak KPK menghendaki adanya campur tangan presiden terkait pansus, maka hal itu sangat tidak wajar dan memperlihatkan rasa ketakutan.

"Menurut saya sih lucu saja. Kalau sebuah lembaga atau institusi diperiksa oleh DPR di seluruh dunia itu biasa. Jadi kalau misalnya seperti itu, seperti ketakutan dong," demikian ucap Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (13/6).


Presiden Jokowi: KPK Harus Kuat, Jangan Kendur

Politisi asal Gerindra itu lantas menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya, dalam hal ini DPR, memiliki tugas untuk mengawasi semua lembaga negara, tak terkecuali KPK. Untuk itu, alangkah baiknya jika KPK bisa kooperatif dengan Pansus.

"Terima dong proses yang ada di sini. Ini juga sebagai bagian dari proses konstitusional. Kecuali bukan proses konstitusional. Pilar demokrasi tertinggi itu kan ada di sini (DPR)," katanya menambahkan.

Sebagai informasi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2016 lalu, Agus Rahardjo mengharapkan adanya penolakan dari Presiden Joko Widodo terhadap hak angket KPK. Tak hanya itu, Jokowi juga diharapkan Agus bisa menunjukkan sikap dalam kisruh hak angket.

"KPK kan enggak harus lapor kepada Presiden, tapi Presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," kata Agus seusai menghadiri acara Konvensi Anti Korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6).

KPK Lucu, Masa Minta Masukan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pansus DPR

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah