logo


Gerindra Masuk Pansus Hak Angket Demi Penyempurnaan Institusi KPK

Partai Gerindra bersama masyarakat ingin menyempurnakan berbagai kelemahan di tubuh KPK.

12 Juni 2017 06:00 WIB

Ferry Juliantono.
Ferry Juliantono. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan alasan pihaknya mendukung Pansus hak angket yaitu ingin mengoreksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka menyempurnakan fungsi dan wewenangnya.

Menurut Ferry, pihaknya memahami bahwa penguatan terhadap lembaga antirasuah itu penting sekali guna memenuhi harapan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, partai Gerindra bersama masyarakat ingin menyempurnakan berbagai kelemahan di tubuh KPK tersebut.

"Kalau ada kelemahan dalam proses penyidikan, dan lain-lain harus kita sempurnakan," kata Ferry kepada Jitunews.com, di Jakarta Pusat, Minggu (11/6).


Pansus Adalah Wujud Nyata Kemarahan DPR kepada KPK

Lanjut Ferry, tujuan lain partai Gerindra memasukkan sejumlah nama dalam hak angket ini adalah agar hak angket tersebut tidak terkontaminasi oleh kepentingan orang per orang.

"Misalnya soal kasus e-KTP Setya Novanto, kita harus cegah. Supaya Pansus ini konsentrasi pada penyempurnaan institusi KPK," terangnya.

Selanjutnya, Ferry berharap standar atau prosedur operasional KPK menjadi lebih kuat dengan digelarnya hak angket. Karena sebelumnya, KPK selalu bisa disusupi oleh keinginan segelintir orang yang berada di luar wilayah KPK.

"Ada kasus-kasus yang seharusnya ditangani KPK. Banyak lah contoh kasusnya. Yang ditindak oleh KPK justru yang nilainya kecil. Ada korupsi besar yang nilai kualitatif dan kuantitatif seharusnya menjadi konsennya KPK tapi itu tidak dilakukan," kata Ferry.

Untuk diketahui, fraksi Gerindra termasuk salah satu fraksi yang menolak hak angket. Bahkan saat rapat paripurna mereka sempat melakukan walk out.

Dengan masuknya Gerindra, maka jumlah fraksi yang bergabung dalam Pansus menjadi tujuh fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

Anggota Pansus Hak Angket: Miryam atau Penyidik KPK yang Berbohong?

Halaman: 
Penulis : Ferro Maulana, Nugrahenny Putri Untari