logo


Inilah Tiga Berita Terpopuler Jitunews.com

"Mestinya kalau presiden bekerja dengan baik buat rakyat, Prabowo tidak perlu diwaspadai," ucap Politikus PDIP Darmadi Durianto.

12 Juni 2017 08:15 WIB

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menjadi saksi pada sidang Ahok.
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menjadi saksi pada sidang Ahok. Pool/Ramdani

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Setidaknya ada tiga berita terpopuler dalam Jitunews.com. Dua di antaranya berasal dari kanal nasional dan satu berita berasal dari kanal politik.

Pertama adalah berita tentang teka-teki kasus Rizieq yang mendapat sorotan dari Komnas HAM kepada Kepolisian tentang azas keadilan serta mekanisme aturan perundang-undangan. Selanjutnya berita tentang prediksi pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Berita terpopuler terakhir adalah tentang alasan, mengapa Ahok tak kunjung dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang setalah proses banding dibatalkan.

Kasus Rizieq: Desakan Komnas HAM Kian Kuat, Ini Jawaban Wakapolri


Gerindra Dukung Usulan Komnas HAM agar Jokowi Intervensi Polri Soal Rizieq

Pihak Kepolisian memastikan akan melanjutkan proses hukum terhadap petinggi Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. Polisi tidak mungkin menegaskan berbagai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku secara sepihak dalam penindakan sebuah kasus.
Hal itu ditegaskan Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, di Jakarta, Sabtu (10/6/2017).

"Kita ikuti saja mekanisme hukum, jangan mekanisme yang lain. Mekanisme hukum kan sudah ada," ujar Syafruddin.

Tanggapan Wakapolri ini ditegaskan demi menanggapi desakan yang tak kunjung henti dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar Kepolisian menghentikan proses hukum terhadap Rizieq. Komnas HAM mengklaim kasus hukum yang menjerat Rizieq adalah bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Desakan Komnas HAM itu tidak hanya disampaikan melalui media, tetapi juga dengan mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam). Kepada lembaga itu, Komnas HAM meminta agar Presiden Jokowi dapat mengintervensi  Kepolisian untuk menghentikan proses hukum terhadap Rizieq dan beberapa petinggi ormas Islam.

Pilpres 2019, PDIP : Prabowo Subianto Tidak Perlu Diwaspadai

Politisi PDIP, Darmadi Durianto, mengatakan hasil Survei Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) masih terlalu dini menyebut bahwa Joko Widodo bakal terpilih kembali menjadi presiden apabila dilakukan Pilpres pada tahun 2017.

Seperti telah diwartakan, hasil survei Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) menyebut Joko Widodo bakal memenangkan pertarungan presiden jika pemilu dilakukan sekarang melawan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.

"Terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang pada tahun 2019. Masih panjang perjalanannya," ujar Darmadi di Jakarta, Jumat (9/6) malam.

"Mestinya kalau Presiden bekerja dengan baik buat rakyat, Prabowo tidak perlu diwaspadai," pungkasnya.

Pertarungan Jokowi dengan Prabowo di Pilpres nanti adalah yang kedua kalinya. Sebelumnya, keduanya juga telah bertarung di Pilpres tahun 2014. Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, dalam perbincangannya dengan JPNN menyebut sangat berat untuk melawan Jokowi.

"Sangat berat untuk melawan Jokowi di Pulau Jawa," kata Arya, Sabtu (27/5).

Fadli Zon Pertanyakan Lokasi Penahanan Ahok

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan bahwa lokasi penahanan permanen Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus secepatnya ditentukan. Pasalnya, usai kedua pihak (Ahok dan Jaksa) mencabut berkas banding, Ahok secara otomatis berstatus narapidana.

"Kalau sudah jadi narapidana kan harus di Lapas yang memang untuk menampung permanen, bukan sementara. Perlu ditinjau di mana akan ditahan. Misal di Cipinang ya Cipinang," kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/6).

"Ini kan inkrah, jadi harusnya ditentukan di Lapas binaan mana. Cipinang kah atau Salemba kah? Harusnya ke Lapas, bukan transit lagi," tambahnya.

Fadli juga mengatakan langkah Ahok dan Jaksa mencabut banding sudah tepat. Terlebih lagi, Kejaksaan pada awalnya belum mencabut banding ketika terpidana sudah mencabut duluan. Menurut Fadli, meski memakan waktu, Kejaksaan akhirnya mengambil keputusan yang benar.

"Seharusnya ketika yang bersangkutan (Ahok) sudah tidak mengajukan banding, Kejaksaan tidak perlu memaksakan tetap mengajukan. Sekarang kalau begini kan jadi jelas. Ahok bisa menjalani hukuman sesuai apa yang diputuskan hakim," pungkasnya.

Kabar Rizieq Pulang dan Beredarnya Surat Polri

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah