logo


Gerindra Dukung Usulan Komnas HAM agar Jokowi Intervensi Polri Soal Rizieq

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengintervensi kepolisian agar menghentikan proses hukum terhadap sejumlah ulama.

11 Juni 2017 04:30 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pihak kepolisian telah memastikan untuk meneruskan proses hukum terhadap beberapa aktivis ormas Islam yang tengah tersangkut kasus. Kasus yang menjerat mereka bervariasi, dari kasus dugaan rencana penggulingan pemerintah, hingga kasus chat berkonten pornografi.

Pihak kepolisian telah menyatakan keseriusannya untuk meneruskan ragam kasus itu. Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin, menegaskan polisi masih belum mengubah sikap untuk menghentikan penindakan kasus itu. Syafruddin menyatakan, yang tengah dilakukan polisi merupakan proses hukum yang telah sesuai dengan amanah UU.

"Polri mengikuti koridor hukum dan mekanisme hukum," kata Syafruddin, Sabtu (10/6/2017) di Jakarta.

Beda sikap polisi, lain pula sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM berpandangan bahwa apa yang tengah dilakukan polisi terhadap sejumlah aktivis ormas Islam adalah bentuk kriminalisasi terhadap ulama. Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengintervensi kepolisian agar menghentikan proses hukum terhadap sejumlah ulama.


Fadli Zon Pertanyakan Lokasi Penahanan Ahok

Politisi Gerindra Fadli Zon setuju dengan usulan itu. Bagi Fadli, para ulama yang tengah tersangkut kasus hukum saat ini merupakan korban pelanggaran HAM.

"Menurut saya Presiden Jokowi pantas intervensi, karena mereka korban pelanggaran HAM," kata Fadli Zon di komplek DPR/MPR RI, Sabtu (10/6/2017).

Pada kasus dugaan makar, Fadli mencontohkan, sebaiknya para ulama yang terlibat dalam kasus itu dibebaskan. Jika diperpanjang, hal itu melanggar HAM.

"Kalau mereka tak bersalah mereka harus dilepas. Kalau diperpanjang satu hari pun itu pelanggaran HAM," katanya.

Fadli juga mengingatkan bahwa para ulama yang tengah berkasus di kepolisian bisa mengadukan kasus yang menjeratnya ke pengadilan HAM internasional.

Kasus Rizieq: Desakan Komnas HAM Kian Kuat, Ini Jawaban Wakapolri

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas