logo


Kasus Rizieq: Desakan Komnas HAM Kian Kuat, Ini Jawaban Wakapolri

Polisi tak mungkin menegasikan berbagai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku secara sepihak dalam penindakan sebuah kasus.

11 Juni 2017 04:00 WIB

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pihak Kepolisian memastikan akan melanjutkan proses hukum terhadap petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Polisi tak mungkin menegasikan berbagai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku secara sepihak dalam penindakan sebuah kasus.

Hal itu ditegaskan Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Syafruddin di Jakarta, Sabtu (10/6/2017).

"Kita ikuti saja mekanisme hukum, jangan mekanisme yang lain. Mekanisme hukum kan sudah ada," ujar Syafruddin.

Tanggapan Wakapolri ini ditegaskannya demi menanggapi desakan yang tak kunjung henti dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar pihak kepolisian menghentikan proses hukum terhadap Rizieq. Komnas HAM mengklaim kasus hukum yang menjerat Rizieq adalah bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Desakan Komnas HAM itu tidak hanya disampaikan melalui media, tetapi juga dengan mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam). Kepada lembaga itu Komnas HAM meminta agar Presiden Jokowi dapat mengintervensi kepolisian untuk menghentikan proses hukum terhadap Rizieq dan beberapa petinggi ormas Islam.

Meski desakan itu kencang dihembuskan Komnas HAM, sejauh ini, polisi masih belum mengubah sikap untuk menghentikan penindakan kasus itu. Syafruddin menyatakan, yang tengah dilakukan polisi merupakan proses hukum yang telah sesuai dengan amanah UU.

"Polri mengikuti koridor hukum dan mekanisme hukum," katanya.

Habib Rizieq Tak Masuk Daftar Jemaah yang Dijemput Pemerintah, Ini Kata FPI

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas