logo


DPR Tolak Holding BUMN

Hal ini jelas membuat keinginan Menteri BUMN Rini Soemarno, yang menginginkan adanya pembentukan holding BUMN ini belum bisa direalisasikan secara cepat.

9 Juni 2017 07:30 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Negosiasi antara pemerintah (Kementerian BUMN) dan DPR terkait pembentukan holding BUMN hingga saat ini belum menemui titik temu. Meskipun, di satu sisi sudah ada PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN.

Kementerian BUMN menginginkan adanya holding BUMN dalam beberapa sektor, seperti sektor minyak dan gas (migas), sektor pertambangan, serta sektor perumahan dan pembiayaan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso, mengatakan bahwa DPR masih menolak akan holding BUMN ini karena melanggar aturan.


"Holding BUMN Itu Sesat!"

"Kami menolak dan masih menahan untuk holding BUMN ini. Karena kami melihat hal itu melanggar aturan," ujar Sidik kepada Jitunews.com di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (8/6).

Dalam holding BUMN ini, Sidik tidak mau nantinya pembentukan holding BUMN ini justru akan mempermudah pelepasan saham BUMN ke swasta maupun asing.

"Jelas, kami tidak mau saham-saham perusahaan yang sudah untung itu dijual begitu saja oleh kementerian. Dimana penjualan saham-saham BUMN mau dijual tanpa adanya izin dari DPR," terangnya.

Di samping itu, Sidik juga berharap nantinya orang-orang di perusahaan BUMN tersebut bisa diisi oleh orang yang profesional dan ahli di bidangnya berdasarkan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Saya berharap BUMN itu profesional. Orang-orang yang diangkat oleh pemegang saham dalam hal ini pemerintah, itu haruslah yang berkapasitas serta berpengalaman di bidangnya. Jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki pengalaman di bidangnya ini tiba-tiba jadi direktur utama," cetusnya.

Sidik memberikan contoh seperti Direktur Utama Garuda, yang merupakan seorang bankir. Sidik menilai terjadi perbedaan pekerjaan dalam hal bisnis ini.

"Dia memang bagus di bankir tapi begitu ke garuda, saya pikir itu bisnis yang sangat berbeda ya. Artinya perlu orang-orang yang berpengalaman di sini. Jadi jangan salahkan kalau seumpama ada accident di garuda nanti, karena memang Dirutnya tidak menguasai akan hal ini," pungkas Sidik.

Ketua DPP Hanura: Holding BUMN Harus Sejahterakan Rakyat

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Riana