logo


Ekonom INDEF Nilai Pelaporan Rekening Batasan Saldo Tidak Efektif Tingkatkan Pajak

Hal itu disebabkan, pemerintah merevisi batasan saldo rekening minimal yang harus dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis ke Ditjen Pajak dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar

9 Juni 2017 00:57 WIB

Ekonom Institute For Development of Economic & Finance (INDEF), Dr Aviliani
Ekonom Institute For Development of Economic & Finance (INDEF), Dr Aviliani Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Comimsioner Institute For Development of Economic & Finance (INDEF), Dr Aviliani menyarankan kepada pemerintah harus berhati-hati dalam menjalankan aturan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Hal itu disebabkan, pemerintah merevisi batasan saldo rekening minimal yang harus dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis ke Ditjen Pajak dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar.

Aturan tersebut adalah turunan dari Perppu No 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Akses Keuangan untuk Keperluan Perpajakan.


Dua Poin Tanggapan INDEF Terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2017

Ekonom INDEF ini menilai kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif, jika hanya melihat saldo rekening. Sebab, tak sedikit masyarakat yang penghasilannya kecil, menabung puluhan tahun hingga akhirnya terkumpul saldo di rekening mencapai satu miliar rupiah.

"Kalau hanya saldo itu tidak bisa dinilai hanya pendapatan jadi menurut saya tidak akan efektif jika hanya melihat saldo. Jadi misalnya orang sudah menabung puluhan tahun, mungkin pendapatannya kecil. Puluhan tahun bisa miliaran," terang Aviliani kepada Jitunews.com di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Kamis (8/6).

Lanjut Aviliani, masyarakat Indonesia juga belum tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Belum tentu dia punya NPWP kan karena mungkin pendapatannya hanya Rp4,5 juta. Menurut saya sih sumber lain yang efektif. Kalau mudah efektif itu menggunakan PPATK sudah terlihat. Dari situ dapat yang gede-gede jika bayar pajaknya nggak bener," urainya.

Sepatutnya, menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan data dari PPATK untuk menelusuri pembayaran pajak.

"Dari saldo itu tidak akan bisa mencerminkan apakah mereka bayar pajaknya sudah benar atau belum atau kah mereka punya nomer wajib pajak atau tidak. Walaupun bank mengatakan bahwa pada dasarnya mereka setuju dan di INDEF juga setuju karena ke depan tidak ada lagi rahasia," jelasnya.

"Namun problemnya adalah jangan sampai data di bank itu digunakan negatif oleh aparat. Makanya bank mau menyerahkan tapi harus menggunakan sistem," tutup Aviliani.

Seperti Inilah Ketidaksetaraan Ketentuan Sanksi dalam Perppu No 1 Tahun 2017

Halaman: 
Penulis : Ferro Maulana, Aurora Denata