logo


Berikut Kumpulan Berita Terpopuler Jitunews Selama Sepekan

Mulai dari kasus Balada Cinta Rizieq, sikap Amien Rais terkait Pansus KPK, isu alat komunikasi presiden dan wakil yang abal-abal serta isu kriminalisasi ulama menjadi bacaan terpopuler selama sepekan.

8 Juni 2017 08:00 WIB

 Firza Husein dan Rizieq Shihab.
Firza Husein dan Rizieq Shihab. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kasus pornografi yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein menjadi berita paling terpopuler bagi pembaca Jitunews.com. Menyusul setelahnya ada berita tentang Hak Angket KPK yang mendapat dukungan dari Amien Rais serta isu buruknya alat komunikasi dua orang penting negeri ini yang dinilai memiliki kualitas yang abal-abal.

Putri proklamator RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, turut buka suara ihwal penetapan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, sebagai tersangka kasus dugaan chat mesum.

Ia pun lantas mengkritik penetapan status tersangka yang disematkan kepolisian kepada Rizieq. Pasalnya, penetapan itu tidak didahului dengan pengungkapan pelaku penyebar chat mesum tersebut.


Habib Rizieq 'Pasang Badan' Bela Amien Rais

"Kalau dilihat dari kasusnya, yang harus disangkakan itu kan siapa yang menyebarkannya. Kalau yang sekarang kasus pornografi siapa yang menyebarkan? Sekarang kan nggak ada," ungkap Rachmawati usai peringatan Haul Kelahiran Bung Karno di Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, Selasa (6/6).

Pemilik nama lengkap Diah Pramana Rachmawati Soekarno ini lantas berpendapat bahwa kasus yang menimpa Rizieq merupakan kasus yang mengada-ada. Sebab kata dia, Rizieq dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas dipenjaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan agama.

"Awal mulanya permasalahan Ahok, lalu dianggapnya mungkin yang menjadikan Ahok dihukum itu kan seolah-olah dari kelompoknya Habib. Kira-kira kan begitu. Dendam dibalas dendam. Jadi bukan upaya hukum secara benar, ini direkayasalah," bebernya.

Sementara itu, pihak Kepolisian berencana akan memanggil Fatima atau Kak Emma dan Firza Husein sebagai saksi terkait kasus pornografi di situs baladacintarizieq. Keduanya dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dari tersangka Habib Rizieq Shihab (HRS) hari ini.

Namun, Pengacara Kak Emma, Mirza Zulkarnaen, memastikan kliennya tidak akan hadir dalam pemeriksaan. Mirza mengatakan bahwa dirinya melarang Kak Emma untuk hadir dalam pemeriksaan polisi lantaran belum ditemukan pihak yang menyebarkan chat WhatsApp.

"Saya melarang Bu Emma datang sebelum jelas siapa penyebar chat tersebut," kata Mirza, Senin (5/6) malam.

Selain Kak Emma, polisi juga akan memeriksa Firza Husein pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 mendatang terkait kasus dugaan pornografi di situs 'baladacintarizieq'. Sementara itu, soal pelaku penyebar chat WhatsApp, hingga kini Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan.

"Itu kan semua alamatnya palsu, sedang kita dalami dan sedang kita selidiki. Sampai sekarang kita masih berupaya dan bekerja keras untuk mencari siapa sebenarnya yang mengupload itu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (5/6).

Sedangkan isu dari penegakan kasus korupsi juga menjadi berta terpopuler Jitunews.com, terlebih saat politisi PAN, Amien Rais datang ke gedung DPR, Jakarta Pusat untuk memberikan penguatan pada Pansus hak angket KPK.

"Ini saya tidak mau berbohong. Ini bulan Ramadhan, saya ke sini memberikan penguatan pada panitia khusus hak angket KPK. Pesan saya, kalau bisa lembaganya dipertahankan. Kalau ternyata isi KPK nggak sewangi citranya, banyak kebusukan dan pembusukan, nanti kaji ulang karena saya merasa dari masa ke masa itu KPK hebat," ujar Amien Rais di kompleks parlemen, Rabu (7/6).

Amien mengatakan akan membuktikan citra dari KPK apakah palsu atau tidak lewat Pansus hak angket. Jika ada kepalsuan antara KPK ataupun DPR, akan mendapatkan sanksi masing-masing.

"Kita buktikan lewat Pansus hak angket yang sekarang hampir semua fraksi ikut. Saya tegas sekali, awas jangan sampai melempem, nanti rakyat kecewa. Sekarang siapa yang palsu, DPR atau KPK? Kalau yang palsu KPK, nanti ambil langkah-langkah yang demokratis. Kalau DPR palsu, biar rakyat berikan hukuman," lanjutnya.

Yang tak kalah menghebohkan ialah isu tentang penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. Penyadapan oleh intel Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang di ring 1 Istana pada tahun 2013 lalu mulai terkuak. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT berdikari Mandala Putra, Herdy Setianto.

Herdy merupakan importir alat-alat komunikasi tersebut. Ia mengatakan terjadinya penyadapan itu dikarenakan alat komunikasi impor yang digunakan dibeli secara serampangan.

Anggota Komisi I DPR RI, Rachel Maryam, menilai pernyataan Herdy merupakan pernyataan serius yang harus diverifikasi kebenarannya.

"Pernyataan Hardy Setianto harus ditanggapi dengan serius," ujarnya kepada Jitunews.com, Selasa (6/6).

Menurutnya, apabila pernyataan Hardy bisa dibuktikan kebenarannya, maka diyakini hal tersebut dapat menjadi pintu masuk oleh pemerintah untuk membongkar praktik-praktik pengadaan barang impor alat komunikasi VVIP yang dilakukan secara serampangan.

"Hal ini perlu disikapi serius, karena apabila benar ini terjadi, selain tentunya merugikan keuangan negara, tetapi juga sangat membahayakan rahasia negara karena alat komunikasi VVIP yang menggunakan adalah orang-orang penting negara (presiden dan wakil presiden) yang tentunya harus steril dan terjaga kerahasiaannya," pungkasnya.

Isu tentang kriminalisasi ulama yang belakangan muncul juga menjadi salah satu berita paling banyak dibaca. Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi, maupun aktivis Islam. Dalam siaran pers, GNPF MUI menyebut ada empat peristiwa yang menjadi sorotan masyarakat luas. Antara lain, yang pertama adanya tindak kriminalisasi terhadap ulama maupun aktivis Islam dengan berbagai kasus hukum yang diduga rekayasa. Menurut GNPF MUI, kasus tersebut dimaksud untuk menciptakan opini negatif terhadap peran ulama.

Maka dari itu, GNPF MUI meminta kepada Jokowi untuk mengambil langkah-langkah guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, dan juga menghentikan labelling terhadap umat Islam yang anti-Pancasila.Kedua, adanya gerakan serentak berupa labelling terhadap ulama yang menjalankan dakwah amar ma'ruf nahyi di bidang politik sebagai pihak yang dinilai anti-Pancasila.

Ketiga, GNPF MUI singgung tentang kekuasan pemerintahan yang dirasakan refresif. Kemudian menyebut kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Megawati Soekarnoputri di acara HUT PDIP ke-44 tahun 2017 yang tidak terdengar lagi kelanjutannya.

Terakhir, GNPF MUI merasakan bahwa dengan memberikan akses kepada beberapa pemegang modal terhadap gerakan komunis dapat membahayakan keutuhan NKRI.

Dukung Pansus Hak Angket KPK, Amien Rais: Apa Benar KPK Pahlawan Penegak Hukum atau Sebaliknya?

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah