logo


Pesan GNPF MUI untuk Presiden dan Masyarakat Indonesia

GNPF MUI meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi, maupun aktivis Islam

6 Juni 2017 19:58 WIB

Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir.
Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi, maupun aktivis Islam. 

Dalam siaran pers, GNPF MUI menyebut ada empat peristiwa yang menjadi sorotan masyarakat luas. Antara lain, yang pertama adanya tindak kriminalisasi terhadap ulama maupun aktivis Islam dengan berbagai kasus hukum yang diduga rekayasa. Menurut GNPF MUI, kasus tersebut dimaksud untuk menciptakan opini negatif terhadap peran ulama. 

Maka dari itu, GNPF MUI meminta kepada Jokowi untuk mengambil langkah-langkah guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, dan juga menghentikan labelling terhadap umat Islam yang anti-Pancasila.


Meutya Hafid Apresiasi Langkah Jokowi Keluarkan Perpres untuk Bentuk BSSN

Kedua, adanya gerakan serentak berupa labelling terhadap ulama yang menjalankan dakwah amar ma'ruf nahyi di bidang politik sebagai pihak yang dinilai anti-Pancasila.

Ketiga, GNPF MUI singgung tentang kekuasan pemerintahan yang dirasakan refresif. Kemudian menyebut kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Megawati Soekarnoputri di acara HUT PDIP ke-44 tahun 2017 yang tidak terdengar lagi kelanjutannya.

Terakhir, GNPF MUI merasakan bahwa dengan memberikan akses kepada beberapa pemegang modal terhadap gerakan komunis dapat membahayakan keutuhan NKRI.

GNPF MUI bermaksud menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terbawa arus jargon-jargon politik yang bagus dan tidak memiliki kaitan dengan umat beragama yang bisa menimbulkan konflik SARA.

GNPF MUI mengapresiasi gerakan yang ditunjukkan berbagai elemen umat Islam dalam rangka menegakkan keadilan hukum dan keadilan sosial secara legal konstitusional. 

Indonesia Diminta Bergabung Kembali ke OPEC  

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata