logo


Gerindra Minta TNI Terlibat Menangani Terorisme

Filosofi penegakan hukum dalam UU Antiterorisme harus dilengkapi dengan filosofi tentang gangguan keamanan dan kepentingan negara baik bahaya terorisme maupun sparatisme

5 Juni 2017 20:41 WIB

Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono
Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono Liputan6.com

JAKARTA, JITUNEWS.COMWakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, meminta pihak TNI dan Polri harus terlibat bersama dalam penindakan terorisme. Hal tersebut hingga kini masih alot diperbincangkan dalam penyelesaian RUU Antiterorisme.

“Sebaiknya dua institusi itu terlibat agar bisa dicegah efek negatif dalam pelaksanaan UU ini seperti yang dikhawatirkan masyarakat. UU ini juga harus dibuat secara detail sehingga meminimalisasi adanya multitafsir,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Filosofi penegakan hukum dalam UU Antiterorisme harus dilengkapi dengan filosofi tentang gangguan keamanan dan kepentingan negara baik bahaya terorisme maupun sparatisme. Menurut Ferry, perubahan filosofi ini menjadi dasar kebersamaan TNI dan Polri dalam pencegahan dan penindakan terorisme.


Mantan Terpidana Teroris Ini Dukung Pembahasan UU Anti Terorisme

“Dalam paradigma RUU Antiterorisme memang seharusnya menjangkau filosofi mempertahankan karena adanya ancaman kedaulatan negara (dignity of state). Sehingga, penggunaan asas prinsip bahaya atau 'principle of clear and present danger' adalah sesuatu yang dibenarkan,” terangnya.

Ferry menjelaskan, bahwa sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi universal 'the protection of human right must yield for all cases of clear and present danger', sudah sesuai dengan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 dan Pasal 30 UUD 1945

"Hukum darurat disini berlaku bagi kondisi darurat dan kondisi darurat menempatkan dignity of state sebagai prioritas negara yang sesuai doktrin dan yurisprudensi universal,” jelasnya.

Ironi Soal UU Anti Terorisme

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Aurora Denata