logo


Standard Ganda KPK Terhadap Kasus Amien Rais dan Muhammadiyah

Din menegaskan, terhadap kasus-kasus yang lain, selama ini KPK tidak pernah mengaitkan dengan nama organisasi. Maka, KPK perlu bertanggung jawab atas ucapan/tuduhannya itu.

4 Juni 2017 16:34 WIB

Din Syamsuddin.
Din Syamsuddin. dmi.or.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyebut tudingan dari jaksa KPK soal adanya aliran dana haram dari dugaan korupsi alat kesehatan sebesar Rp 600 juta adalah upaya pembunuhan karakter.

"Pernyataan JPU KPK bahwa Amien Rais menerima aliran dana dari Mantan Menkes Siti Fadilah Supari adalah sangat bertendensi character assasination terhadap tokoh reformasi Amien Rais," kata Din Syamsudin melalui siaran persnya, Minggu (4/6).

Din mengatakan, tidak ada bukti dan fakta bahwa Ibu Siti Fadilah pernah memberi/mentransfer dana kepada Amien Rais. Juga, mengaitkan kasus itu dengan menyebut nama Muhammadiyah padahal tidak ada kaitan apapun.


Ahok Cabut Permohonan Banding, Amien Rais Nyinyir Begini…

Din menegaskan, terhadap kasus-kasus yang lain, selama ini KPK tidak pernah mengaitkan dengan nama organisasi. Maka, KPK perlu bertanggung jawab atas ucapan/tuduhannya itu.

Butuh Dana Instan? KTA Danamon Tanpa Agunan Bisa Jadi Pilihan

Menurut Din, kalau saat ini KPK enggan bertanggung jawab, maka KPK sangat patut diduga bekerja untuk pihak tertentu, yaitu yang merasa tersinggung dengan gerakan politik Amien Rais selama ini. 

Resmi Masuk Indonesia, Ini Harga Nokia 3310 Reborn

"Saya memang menengarai bahwa selama ini KPK terkesan tidak netral dalam menjalankan tugasnya selama ini. Selain itu KPK juga menerapkan standar ganda terhadap kasus-kasus korupsi. Hal ini ditunjukkan oleh KPK tidak berani mengurus korupsi korporasi. Juga kasus-kasus yang sudah kasat mata terindikasi korupsi seperti kasus reklamasi dan RS Sumber Waras seperti ditutup-tutupi oleh KPK, walaupun lembaga negara seperti BPK sudah membuat laporan penyimpangan," imbuh Din.

Beredar Video Baru Sang Wanita Telanjang Berkeliaran di Siang Hari

Din menambahkan, pihaknya menunggu keseriusan KPK untuk melanjutkan kasus-kasus tersebut termasuk kasus reklamasi, RS Sumber Waras, Century dan untuk memeriksa atau menyadap pejabat-pejabat yang disebut korup.

Galaxy S8 dengan Nuansa Film Kelima Jack Sparrow Resmi Dirilis, Berapa Harganya?

"Saya berharap agar KPK tidak menerapkan standar ganda dan tidak menjadi alat pihak tertentu apalagi untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Kalau ini terjadi, maka pemberantasan korupsi akan jauh panggang dari api," imbuhnya.

Amien Rais Kembali Dapat Tudingan Miring, Ini Curahan Hati Putrinya

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan