logo


Kapal Pengawas Perikanan KKP Tertibkan Tujuh Rumpon Ilegal

Operasi pengawasan rumpon ilegal tersebut merupakan salah satu prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSDKP

2 Juni 2017 12:49 WIB

Penertiban rumpon ilegal.
Penertiban rumpon ilegal. Dok. Kkp

JAKARTA, JITUNEWS,COM - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melalui Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu Macan Tutul 01 berhasil menertibkan tujuh rumpon dalam operasi pengawasan yang digelar di perairan Maluku periode bulan Mei 2017. Demikian ungkap Direktur Jenderal PSDKP, Eko Djalmo Asmadi.

Dari sejumlah rumpon tersebut berhasil dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak lima rumpon, sedangkan dua rumpon lainnya terlepas saat ditarik dari lokasi menuju Pangkalan PSDKP Bitung karena kondisi cuaca dan ombak yang cukup tinggi.

Operasi pengawasan rumpon ilegal tersebut merupakan salah satu prioritas pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal PSDKP selain melakukan pengawasan kapal-kapal perikanan ilegal (illegal fishing).


KKP Bangun Naupli Center Udang Vaname Kapasitas 450 Juta Ekor Per Tahun

“Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menaruh perhatian besar terhadap pengawasan rumpon-rumpon illegal,” kata Eko dalam keterangan tertulis yang diterima Jitunews.com, Jumat (2/6).

Pengawasan keberadaan rumpon di perairan Indonesia juga penting dilakukan mengingat ditengarai banyak ditemukan pemasangan rumpon secara ilegal, yang apabila dibiarkan akan berdampak terhadap kelestarian sumber daya perikanan.

"Rumpon-rumpon yang dipasang tidak sesuai ketentuan, akan mempengaruhi jalur migrasi/ruaya ikan. Karena ikan akan terkumpul di rumpon-rumpon yang dipasang, maka ikan yang bisa ditangkap nelayan menjadi berkurang," papar Eko.

Rumpon (Fish Agregating Devices/FADs) adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi penangkapan ikan. Terkait dengan pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon. Bagi setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR).

Selain pengaturan perizinan, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemasangan rumpon yaitu pemasangan rumpon harus sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), tidak mengganggu alur pelayaran, tidak dipasang pada alur laut kepulauan Indonesia, jarak antara rumpon yang satu dengan yang lain tidak kurang dari sepuluh mil laut, dan tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar (zig zag).

Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, pemasangan rumpon juga harus menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan (unwanted by catch). Untuk menghindarinya, maka struktur rumpon di atas permukaan air dilarang ditutup menggunakan lembaran jaring, dan struktur rumpon di bawah permukaan air dilarang terbuat dari lembaran jaring.

Dalam hal tertib pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Pengawas Perikanan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan pemanfaatan rumpon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk salah satunya melakukan operasi penertiban rumpon oleh Kapal Pengawas Perikanan.

KKP Bangun Naupli Center Udang Vaname Kapasitas 450 Juta Ekor per Tahun

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Vicky Anggriawan