logo


Kebakaran Hutan dan HAM Jadi Fokus Utama Greenpeace Indonesia

Segala macam hal yang memiliki dampak atau kepentingan publik juga menjadi perhatian Greenpeace.

28 Mei 2017 22:00 WIB

Ilustrasi, kebakaran hutan di Indonesia.
Ilustrasi, kebakaran hutan di Indonesia. net

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Ratri Kusumohartono, mengungkapkan bahwa salah satu hal yang paling dipertaruhkan Greenpeace di Tanah Air adalah seputar kebakaran hutan.

Menurut Ratri, agar kebakaran hutan tidak terulang lagi, pihaknya menginginkan masyarakat aktif dalam manajemen pencegahan. Salah satunya, dengan dapat mengakses peta soal titik kebakaran hutan secara akurat.

Dengan peta yang akurat, lanjut Ratri, masyarakat dapat mendeteksi titik api di wilayah mana saja kebakaran itu timbul.


Polda Riau Siap Buka Dokumen SP3 15 Perusahaan yang Diduga Bakar Hutan

"Jadi kalau ada di dekat rumahnya kah atau ada di ini kah, jadi mereka dapat mengantisipasi kebakaran, bersama pemadam kebakaran tersebut. Untungnya tahun kemarin itu hujan ya. Kalau tahun ini tahun kering seperti tahun 2015 maka kebakaran yang dulu terjadi lagi," papar Ratri menambahkan kepada Jitunews.com, di FX Sudirman Jakarta, Minggu (28/5/2017).

Selain kebakaran hutan yang menjadi konsen utama Greenpeace Indonesia, lanjut Ratri, fokus kedua yaitu hak asasi manusia (HAM). Tambahnya, segala macam hal yang memiliki dampak atau kepentingan publik juga menjadi perhatian Greenpeace.

"Ini bisa membuktikan ke masyarakat dan dunia luar juga kalau kasus Munir itu 'high profile' juga di dunia internasional. Munir itu diakui sebagai pahlawan HAM," sambungnya.

Terkait kasus Greenpeace Indonesia, saat Mahkamah Agung (MA) memenangkan kasus, hal tersebut juga menjadi kemenangan publik dan kemenangan banyak orang. Selanjutnya, dengan adanya Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai preseden yang baik menunjukkan bahwa pemerintah RI sudah mau transparan kepada rakyatnya.

"Ada nih KIP nya yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi serta berdampak kepada mereka. Kita menang di pengadilan, MA bisa melihat kembali kenapa KIP menjadikan data ini sebagai informasi publik. MA berikan akses itu," ujarnya.

"Ini pemerintahnya sudah mulai transparan, accountable dan good governance yang sudah mulai dijalankan terhadap kasus ini," ujarnya lagi.

Namun demikian, pihaknya menyayangkan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh KIP, PTUN justru bertindak lain. Bahkan, aktivis Greenpeace pernah menjalani proses hukum dalam membela masyarakat serta lingkungan hidup.

"Kalau di Greenpeace Internasional, aktivis ditangkap polisi sih sudah biasa. Kalau di Indonesia beberapa tahun yang lalu sih pernah ada, tapi kasusnya hanya menjalani proses hukum saja nggak ada yang signifikan," pungkasnya.

Greenpeace Indonesia: Kementrian LHK Tutup Rapat Akses Publik Terkait Informasi Kehutanan

Halaman: 
Penulis : Ferro Maulana, Nugrahenny Putri Untari