logo


Greenpeace Indonesia: Kementrian LHK Tutup Rapat Akses Publik Terkait Informasi Kehutanan

Proses perizinan di sektor kehutanan yang tidak transparan dianggap telah merugikan negara.

28 Mei 2017 18:15 WIB

Petani hutan lakukan panen padi
Petani hutan lakukan panen padi Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Di sektor pengelolaan hutan hujan Indonesia, kurang terbukanya informasi bagi publik masih menjadi salah satu persoalan tersendiri. Krisis asap dan kebakaran hutan yang terus terjadi setiap tahunnya telah menyebabkan kerugian besar di sektor ekonomi, kesehatan, dan lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam telah mengungkapkan bagaimana ketidaktransparan proses perizinan di sektor kehutanan telah merugikan pendapatan negara.

"Bukannya mendorong partisipasi publik untuk mengawasi kerusakan hutan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) justru menutup rapat akses publik atas informasi kehutanan. Sikap menutup data dan informasi tentang bagaimana kekayaan hayati ini dikelola, jelas merupakan sikap yang tidak mendukung komitmen keterbukaan Presiden," ujar Ratri Kusumahartono, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, kepada Jitunews.com, di FX Sudirman, Jakarta, Minggu (28/5/2017).


KPK: 6,3 Juta Ha Hutan Lindung Jadi Area Tambang

Menurut Ratri, Greenpeace Indonesia pada 7 September 2016 lalu sudah mengajukan sengketa informasi kepada Kementrian LKH.

Sengketa itu terkait dengan permohonan permintaan tujuh jenis informasi dan data kehutanan. Dari tujuh jenis informasi itu, enam di antaranya dalam bentuk peta dengan data SHP.

Ratri berharap, Presiden juga bisa terus mendorong lembaga-lembaga di bawahnya untuk mewujudkan niat baik presiden akan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

Cegah Kepunahan Orangutan Sumatera, Pemerintah Benahi Konservasi Alam di Aceh

Halaman: 
Penulis : Ferro Maulana, Nugrahenny Putri Untari