logo


IDM Sebut Negara Rugi Triliunan Rupiah karena Subsidi 11 Industri Biodiesel

Produksi biodiesel bodong tidak jauh beda dengan dana talangan BLBI yang diberikan kepada para bankir perampok dana pemerintah beberapa tahun lalu.

28 Mei 2017 05:01 WIB

Ilustrasi biodiesel
Ilustrasi biodiesel dieselgreenfuels.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring, Fahmi Hafel mengungkapkan adanya kerugian atas pemberian subsidi kepada 11 Industri biodiesel. Kerugian yang jumlahnya triliunan tersebut dipungut dari hasil pungutan ekspor CPO.

"Dana Perkebunan yang dipungut dari hasil pungutan ekspor CPO ini sudah berjalan hampir dua tahun. Di mana jumlahnya puluhan triliun tanpa dikontrol yang berpotensi adanya produksi biodiesel bodong," ujarnya di Jakarta, Sabtu (27/5).

Menurutnya produksi biodiesel bodong tidak jauh beda dengan dana talangan BLBI yang diberikan kepada para bankir perampok dana pemerintah beberapa tahun lalu.


Kementan: Kemiri Sunan Sanggup Hasilkan 6-8 Ton Biodiesel

"Kesamaannya adalah sama-sama menguras uang negara yang susah payah dikumpulkan dan modusnya sama tipu, muslihat oleh 11 industri biodiesel berbahan baku CPO yang juga pemilik Pabrik Kelapa sawit dan Perkebunan sawit paling luas di Indonesia," katanya.

Dalam hal ini, Fahmi berharap Presiden Joko Widodo dapat memberikan masukan yang benar terkait industri biodiesel, agar kasus yang telah banyak menyedot duit negara di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dapat dihentikan.

Fahmi menjelaskan, akibat dari banyaknya uang negara yang disedot dari industri biodiesel bodong tersebut, akhirnya pemerintah menerapkan pungutan ekspor (PE). Dengan adanya PE ini ternyata banyak pihak yang dirugikan, mereka adalah produsen kelapa sawit dan CPO nasional, pembeli (importir) CPO dan produk turunannya di luar negeri, penyedia jasa di pelabuhan dan pemasok input perkebunan kelapa sawit serta negara.

"PE akan menekan harga di pasar dalam negeri sehingga menimbulkan disinsentif berproduksi bagi produsen CPO dan produk turunannya," tuturnya.

Hal ini menurut dia dapat berwujud pengurangan penggunaan input sehingga pemasok input juga mengalami imbas kerugian produsen. Khusus untuk kasus CPO, pengusaha penghasil CPO akan menekan harga tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani.

"Jadi secara implisit, TBS juga terkena pungutan ekspor, meskipun petani tidak mengekspor. Selanjutnya, penurunan produksi CPO dan produk turunannya menyebabkan ekspor CPO dan produk turunannya turun," tambahnya.

Fahmi melanjutkan, akibat adanya penurunan ekspor ini membuat kebutuhan importir di luar negeri tidak terpenuhi, dan apabila penerapan PE oleh Indonesia telah menimbulkan guncangan harga di pasar internasional, maka importir akan membeli CPO dan produk turunannya dengan harga lebih tinggi dari pada tanpa PE.

Kemudian, kata Fahmi, dengan adanya penurunan volume ekspor ini juga berarti telah merugikan pelaku bisnis di pelabuhan dan negara juga kehilangan devisa.

"Akhirnya bisa disimpulkan memang gampang betul kalau Presiden kurang cerdas di bohongi 11 konglomerasi sawit ,Bikin Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan UU main teken teken aja tuh Presiden enggak makai mikir. Piye iki Sinuhun Joko Widodo," tutupnya.

Sengketa Biodiesel, RI Gugat Uni Eropa di WTO

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan