logo


DPD Harus Dapat Selesaikan PR Ini Agar Tak Disebut LSM

Jangan sampai DPD mengeksploitasi kepentingan daerah hanya karena untuk kekuasaan semata.

27 Mei 2017 16:02 WIB

Rapat DPD ricuh
Rapat DPD ricuh Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar Hukum, Ahmad Rivai, menilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus memperjuangkan kepentingan daerah, karena hal tersebut berangkat dari pembentukannya yang berasal dari rakyat.

Demikian disampaikan oleh Ahmad saat menjadi pembicara dalam diskusi publik yang bertajuk 'DPD untuk Apa' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Rivai juga mengatakan ada pekerjaan rumah (PR) DPD RI yang harus dihilangkan, yaitu jangan sampai DPD mengeksploitasi kepentingan daerah hanya karena untuk kekuasaan semata.


DPD Ikut Soraki DPR Terkait Hak Angket KPK

"Ini adalah PR yang harus dihilangkan, agar menjadi DPD yang memberikan manfaat bagi rakyat itu sendiri. Jadi disamping harus melakukan hal yang sangat berani dengan mengamendemen Undang-Undang tentu komitmen untuk mempertahankan dan menginsiparsi kepentingan daerah harus dimaksimalkan oleh DPD," katanya.

Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar DPD tidak sama kedudukannya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengingat DPD adalah lembaga politik yang sama seperti DPR, maka DPD harusnya juga berani untuk memutuskan keputusannya dalam merumuskan UU seperti DPR.

"Kalau PR itu tidak dapat dikerjakan, maka DPD saya anggap dan saya kira seperti LSM," tutupnya.

Makmun Murod Al Barbasy: DPD Harus Dipertahankan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugrahenny Putri Untari