logo


Fadli Zon Sebut Pembubaran HTI karena Kritis pada Pemerintah Bukan Anti Pancasila

Fadli menilai HTI adalah Ormas yang mematuhi peraturan dan tunduk kepada Pancasila, bahkan organisasi Islam itu telah terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham.

24 Mei 2017 14:20 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan apabila pemerintah tetap melaksanakan wacananya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), maka pemerintah telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Dan apabila pemerintah sampai mengeluarkan Kepres, maka pemerintah telah memperlihatkan keotoriterannya dan telah membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami kemunduran.

Ormas dan Ulama di Indonesia Siap Berjuang Demi Habib Rizieq


Ini Makna Bendera Al-Liwa dan Ar-Rayah Bagi Hizbut Tahrir

"Nanti bisa seenaknya bubarkan organisasi lain yang dianggap kritis kepada pemerintah, kan tujuannya itu, mau membungkam suara-suara yang anti pemerintah, bukan Pancasila ini," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5).

Wah, Tim Kuasa Hukum Habib Rizieq Berisi 700 Advokat

Budayawan: Ahok Lebih Berbudi Ketimbang Musuh-musuhnya

Fadli menilai HTI adalah Ormas yang mematuhi peraturan dan tunduk kepada Pancasila, bahkan organisasi Islam itu telah terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham.

Rizieq Tak Kunjung Pulang, Polisi: Visa Jenis Apa yang Dipakainya?

“Kalau Ulama-ulama Gak Dikriminalisasi, Gak Akan Kejadian Ratusan Gay Bebas”

"Jadi anti Pancasilanya di mana? Pemerintah harus dudukkan ini dari sisi hukum. Tidak ada dasar membubarkan HTI karena ketidaksukaan atau karena afiliasi politik," tutupnya.

Wiranto Sebut Hizbut Tahrir Ingin Menghapus Negara

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan