logo


Pemerintah Hendaki Presidential Threshold 20 Persen, Sebagian Fraksi Menolak

Fraksi-fraksi di Pansus RUU Pemilu DPR belum sepakat terkait dengan besaran presidential threshold dan parliamentary threshold.

23 Mei 2017 09:38 WIB

Ilustrasi pemilu.
Ilustrasi pemilu. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Beberapa fraksi ingin presidential threshold nol persen, tetapi ada juga yang menghendaki 20 persen. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menginginkan ambang batas pencapresan di angka 20 persen. 

Presidential threshold (ambang batas persyaratan calon presiden) masih menjadi tarik-ulur antara pemerintah dengan sebagian fraksi di DPR RI -- dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. 

”Mencalonkan presiden masak nol persen, kan harus dibuktikan dulu partai ini dapat suara atau tidak. Jadi kami (pemerintah, red) sepakat tetap 20 persen,” ujar Tjahjo Kumolo sewaktu di sela acara pembekalan kepala daerah terpilih di kantor BPSDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/5). 


Tjahjo Kumolo: Hakim Bertanggung Jawab kepada Tuhan, Siapapun Tak Bisa Intervensi

Selain masalah presidential threshold juga ada bahasan lain yang juga belum disepakati, yaitu soal sistem Pemilu 2019. Beberapa fraksi ingin sistem pemilu terbuka, ada juga yang menghendaki tertutup. 

Juga belum ada kesepakatan dalam bahasan ambang batas partai boleh menempatkan kadernya di parlemen alias parliamentary threshold -- yang masih menjadi pembahasan alot. Pemerintah diwakili Tjahjo Kumolo ingin agar parliamentary threshold 3,5 atau 4,5 persen. Saat ini draf RUU Pemilu masih berada di tim sinkronisasi. 

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan sebelumnya mengusulkan agar pengambilan keputusan terkait dengan RUU Pemilu tidak perlu melalui voting dalam pansus ataupun paripurna. ”Kalau menurut saya, ini sebaiknya jangan divoting, perlu ada konsolidasi dulu, karena ini menyangkut masalah tokoh atau presiden, penting, orang nomor satu Indonesia, sehingga barangkali, semakin banyak pertimbangan menuju kesempurnaan tidak ada salahnya,” ujar Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5). 

Taufik menambahkan, ”Kalau calon yang sudah difilter sedemikian rupa oleh partai tapi bahwa tokoh itu kredibel, kapabilitasnya baik, itu sah-sah juga. Sehingga menurut saya, karena ini grey area, keputusan masing-masing parpol kita harapkan ini ketemunya ada di titik resultan itu.” 

Seperti diketahui, ada empat fraksi yang menginginkan angka PT 20 persen, yakni PDIP, Golkar, NasDem dan PKS. Sedangkan PKB mengusulkan jalan tengah di angka 5 persen. Sisanya masih ingin nol persen atau mengikuti angka ambang batas parlemen. 

Soal Orasi Veronica, Tjahjo Kumolo: Saya Belum Berfikir ke Jalur Hukum

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan,Yusran Edo Fauzi