logo


Negara Kehilangan Rp 994 Miliar dari KKKS Migas

Negara Kehilangan Rp 994 Miliar dari KKKS Migas

21 April 2014 15:00 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas tidak mematuhi ketentuan cost recovery dan perpajakan. Hal itu mengakibatkan penerimaan negara berkurang US$ 81.614,96 ribu ekuivalen Rp 994.804,75 juta.

Hal itu diungkapkan BPK dalam   Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013 yang baru diumumkan pekan lalu. Diungkapkan, hasil pemeriksaan terhadap delapan KKKS migas menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan cost recovery dan perpajakan.

Hal tersebut telah mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari sektor migas senilai US$ 81.614,96 ribu ekuivalen Rp 994.804,75 juta yang terdiri atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan cost recovery US$ 68.556,62 ribu dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan US$ 13.058,34 ribu.

Selain ketidakpatuhan kontraktor, kasus pembebanan cost recovery dan kekurangan penerimaan negara dari perpajakan sektor migas tidak lepas dari belum optimalnya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) sebagai penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan cost recovery dan perpajakan.

Ketidakpatuhan delapan KKKS terhadap ketentuan cost recovery yaitu dengan
membebankan biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan dalam cost recovery. Pembebanan biaya-biaya tersebut akan mengurangi nilai bagi hasil produksi minyak dan/atau gas bumi. Pengurangan nilai bagi hasil tersebut berdampak pada pengurangan penerimaan negara.

Dalam auditnya, BPK mengungkapkan,  biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan dalam cost recovery antara lain biaya penetapan harga kontrak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/owner estimate (OE), pekerjaan melebihi persetujuan authorization for expenditure (AFE) di atas 10%, dan pembebanan biaya letter of credit kedalam cost of sales.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa biaya yang memiliki nilai pembebanan cukup besar dalam perhitungan cost recovery adalah penetapan harga kontrak Jack Up Drilling Rig melebihi HPS/OE senilai US$ 20.595,27 ribu, pembebanan biaya Letter of Credit senilai US$ 7.033,72 ribu ke dalam cost of sales Tahun 2012 tidak sesuai ketentuan, dan realisasi pembayaran bonus/insentif kepada pekerja senilai US$ 3.083,37 ribu tidak sesuai ketentuan.
 

UU Minerba Menuai Protes Dalam dan Luar Negeri

Halaman: 
Penulis :
 
×
×