logo


Atasi Masalah Cantrang, DPR Desak Menteri Susi Lakukan Dialog Dengan Nelayan

Daniel Johan berharap agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam mengelola ruang laut.

16 Mei 2017 10:38 WIB

Penggunaan cantrang oleh nelayan.
Penggunaan cantrang oleh nelayan. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, untuk melakukan dialog dengan nelayan terkait masalah cantrang. Pasalnya, kebijakan yang diambil oleh KKP tentang penggunaan alat tangkap Cantrang belum berdasarkan hasil dialog antara pemerintah dan nelayan.

"Nelayan inginkan dialog terbuka dengan Menteri Susi, mencari solusi yang terbaik terkait pelarangan penggunaan Cantrang," demikian kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa adanya pelarangan penggunaan cantrang berdampak besar pada kehidupan nelayan kecil. Pasalnya beberapa daerah yang nelayannya terkena imbas dari pelarangan cantrang tersebut mengeluhkan telah kehilangan lapangan pekerjaan.


Demi Ketersediaan Pangan, Pemerintah Royal Kasih Bantuan ke Pembudidaya

"Dengan adanya pelarangan cantrang ini sekitar 2,4 juta kepala keluarga nelayan menganggur tidak memiliki lapangan pekerjaan dan ini berdampak juga pada perekonomian mereka," demikian katanya.

Ia berharap agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam mengelola ruang laut. Pelarangan penggunaan cantrang sangat memberatkan para nelayan kecil.

"Untuk dapat menemukan solusi yang terbaik, pemerintah perlu menyerap aspirasi nelayan dan mencari jalan keluar yang terbaik," ujarnya.

Menurut Daniel, kebijakan pelarangan penggunaan cantrang yang dilakukan pemerintah saat ini hanya sepihak oleh pemerintah, tanpa mempertimbangkan bagaimana kesulitan yang dialami nelayan sebagai dampak dari pelarangan tersebut.

Cantrang sendiri adalah alat tangkap ikan yang masuk dalam kategori pukat tarik berkapal (boator vessel seines). Larangan penggunaannya ada dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seines nets).

Pihak KKP menilai bahwa penggunaan cantrang dianggap tidak ramah lingkungan dan mengancam populasi ikan yang berukuran kecil.

Tidak Ada Diskriminasi bagi Penerima Bantuan Perikanan Budidaya

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Syukron Fadillah