logo


ICMI: Jika Tak Bersalah, HTI Bisa Buktikan di Pengadilan

Pemerintah perlu membeberkan ke publik, melalui proses di pengadilan, kesalahan dan rekam jejak HTI yang menjadi alasan pemerintah membubarkan ormas HTI.

15 Mei 2017 12:45 WIB

Jimly Asshiddiqie.
Jimly Asshiddiqie. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam waktu dekat. Rencana itu telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, Senin (8/5/2017).

Rencana itu masih belum dieksekusi. Pasalnya, untuk membubarkan suatu ormas, harus melewati tahapan hukum melalui pengadilan. Pemerintah perlu membeberkan ke publik, melalui proses di pengadilan, kesalahan dan rekam jejak HTI yang menjadi alasan pemerintah membubarkan ormas HTI.

Novel FPI Ungkap Alasan Kenapa Habib Rizieq Belum Pulang ke Indonesia


Wiranto Sebut Hizbut Tahrir Ingin Menghapus Negara

Hal itu diingatkan oleh Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, meski telah dideklarasikan untuk dibubarkan, HTI masih memperoleh kesempatan untuk menjawab tudingan pemerintah dengan argumentasi-argumentasi hukum.

Dhani ‘Sentil’ Aksi Lilin untuk Ahok, Warganet: Ayolah Bang Jangan Ribut Lagi…

Artinya, jika memang tidak bersalah, maka para pengurus dan anggota HTI harus membuktikannya secara hukum di pengadilan. Namun, Jimly mengaku dirinya mengapresiasi tindakan pemerintah yang berusaha untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap mengancam kokohnya pancasila sebagai ideologi negara.

Ahok Bisa Tiru Strategi Anas Urbaningrum untuk Pertahankan Karir Politiknya

"Yang penting kepada pengurus HTI diberikan kesempatan membela diri, maka perlu forum pengadilan sehingga masyarakat juga mengikuti sekaligus pendidikan politik. Silahkan adu argumentasi, salah menurut versi pemerintah itu aspeknya apa dari HTI," kata Jimly Senin (15/5/2017).

Pengamat: Aksi untuk Ahok Dibekingi Pihak Tertentu 

Ahok Terancam Dibunuh, Ini Kata Djarot

Jimly menegaskan, hak untuk berserikat dan berorganisasi diatur di dalam konstitusi negara. Tetapi, lanjutnya, konstitusi itu juga membatasi setiap organisasi yang dibangun untuk tidak melanggar konstitusi dan ideologi negara, pancasila.

Jokowi Belum Berencana Jenguk Ahok, Gerindra: Enggak Perlu Lebay

Oleh karena itu, Jimly berharap pembubaran HTI tidak boleh dibuat secara sepihak meski pemerintah bermaksud tegas dalam melindungi ideologi Pancasila.

Wanita Cantik Ini Tertangkap Basah Keluar dari Kokpit Usai Pesawat Mendarat

Dipanggil Polisi Sebagai Saksi Kasus 'baladacintarizieq', Istri Habib Rizieq Syok

"Jadi konstitusi kita sudah jelas, kebebasan berserikat, organisasi bebas, siapa saja membuat organisasi boleh dan dilindungi oleh konstitusi dengan syarat organisasi tersebut itu tidak melanggar konstitusi," ujar Jimly.

Terkait Pembubaran HTI, Polisi Sebut Punya Bukti

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas