logo


KPK Miliki Keterbatasan, Jokowi Diminta Pimpin Langsung

Refly menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki keterbatasan, karena melihat kasus korupsi tidak hanya di satu daerah saja tapi dari Sabang hingga Merauke

14 Mei 2017 20:23 WIB

Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo. Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Refly Harun berharap Indonesia harus semakin serius dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk ikut memimpin pemberantasan kasus korupsi.

"Saya bilang presiden harus memimpin langsung pemberantasan korupsi. Kalau seandainya ingin melihat bahwa pemberantasan korupsi ini berhasil. dan mereka yang menghalangi pemberantasan korupsi harus disikat," ujar Refly di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).

Refly menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki keterbatasan, karena melihat kasus korupsi tidak hanya di satu daerah saja tapi dari Sabang hingga Merauke.


Perpaduan Arsitektur Tiongkok dan Arab, Indahnya Masjid Niujie yang Dikunjungi Jokowi Hari Ini

"Sebagai contoh, misalnya kalau dikaitkan dengan penegakan hukum anti korupsi tidak bisa mengandalkan KPK saja. Tangan mereka terbatas, dia hanya di Jakarta tidak bisa kemudian dari Sabang sampai Merauke ditangani semua," lanjutnya.

Karena keterbatasan itulah, Refly mengharapkan keterlibatan langsung dari Jokowi untuk pencegahan dan pengawasan hingga ke daerah-daerah.

"Karena itu peran KPK memang harus penegakan hukum dan pemberantasan. Tapi kalau misalnya perannya pencegahan, pencegahan itu harus dipimpin oleh presiden, karena presiden yang menguasai birokrasi dari pusat sampai daerah. Dari Sabang sampai Merauke," jelasnya.

 

Inilah Penjelasan yang Diterima Jokowi tentang Kedatangan Awal Muslim Tiongkok ke Indonesia

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata