logo


Partai Republik Menggalang Jaringan Bisnis Eceran

Jaringan perekonomian yang berbasis kerakyatan mulai mewabahi kader-kader Partai Republik di berbagai daerah, termasuk mensasar daerah terluar dan perbatasan.

12 Mei 2017 22:23 WIB

Lambang Partai Republik.
Lambang Partai Republik. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM -  Ketua Umum Partai Republik, Mayjen TNI (Purn) DR. Ir. Suharno Prawiro dalam sebuah diskusi kecil membahas ”Upaya Optimalisasi Partai Republik Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan” di ruang kerjanya di Gedung Pemuda 289, Rawamangun, Jakarta Timur, menjawab lugas beberapa pertanyaan Jitunews.com, perihal makin minimnya peran partai politik yang punya kursi di parlemen untuk menggairahkan ekonomi berbasis kerakyatan. 

Partai Republik justru menetapkan tekad tidak menjadi partai politik yang mainstream. Malah bisa disebut Partai Republik memilih jalan out of the box yaitu menghindari gegap gempita pencitraan dan branding show a force. 

Yang dilakukan Partai Republik bahwa politik adalah kerja nyata oleh rakyat. Kami bukan elite politik yang mengucurkan uang untuk membeli suara rakyat. Tetapi kami menyasar 7.000 kecamatan, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Jadi Partai Republik mengoptimalkan peran kemasyarakatannya dengan cara memberi kemudahan dari banyak sumber bantuan di antaranya dari program-program pemerintah,” tandas Suharno Prawiro, yang juga seorang pebisnis berbagai sektor usaha. 


Rayakan Sumpah Pemuda, Mayjen (Purn) Suharno Prawiro Ajak Pemuda Bekerja Lebih Keras

Pria asal Solo, Jawa Tengah ini masuk militer lewat jalur Wajib Militer setelah menjadi insinyur teknologi pangan jebolan Institut Pertanian Bogor. Sejak berpangkat letnan satu sudah menjadi entrepreneur dengan beragam usaha berbasis pertanian hingga akhirnya ia menjadi pengusaha sukses. Dari pengalaman, Suharno lalu menyimpulkan sesungguhnya yang disukai orang bukan diberi uang, melainkan diberi jalan untuk mendapatkan uang. 

”Kalau diberi uang ya jumlahnya segitu aja, bisa beranak tapi bisa juga berkurang dan habis. Berbeda dengan diberi jalan usaha, orang bisa mendatangkan uang sebanyak-banyaknya dari usaha atau bisnis,” urai Suharno. 

Oleh karena itu, Partai Republik memilih jalan menghindar dari ikut-ikutan kegaduhan politik nasional. Lebih baik berpolitik dengan kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program yang sudah dilakukan antara lain mencari lahan tidur untuk ditanami oleh para pemuda dalam rangka regenerasi pelaku pertanian dengan stimulus pemberian bantuan dari Kementerian Pertanian lewat organisasi GEMPITA (Gerakan Pemuda Tani Indonesia) berupa benih, pupuk, pestisida, alat pertanian dan kemudahan akses untuk mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat). Dengan upaya tersebut, kelompok-kelompok pemuda menjadi tertarik kembali ke ladang untuk menanam jagung yang hasil panennya dijual kepada Bulog. 

Partai Republik juga mengambil momentum di pemerintahan Jokowi-JK yang menggelontorkan banyak program membangun jaringan bisnis retail. Program "Rumah Pangan Kita” dari Bulog memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka sebuah mini market di setiap RW-nya dengan memperdagangkan komoditi beras, minyak goreng, gula dan daging sapi beku yang disuplai dari Bulog dengan harga resmi pemerintah.  

Kementerian Pertanian juga punya program yang mirip yakni "Toko Tani' dan Kementerian Sosial dengan ”Warung Sosial”. Selain itu Partai Republik juga bekerja sama dengan perusahaan travel raksasa Patih Indo yang memberikan kemudahan kepada kader-kadernya menjadi agen travel umroh/haji dan perjalanan umum dengan pesawat.      

”Memperjuangkan untuk mendapatkan akses ekonomi kerakyatan buat kader-kader Partai Republik adalah bentuk kerja nyata politik kami,” ucap Suharno Prawiro. 

Ini berarti anti-tesis Partai Republik terhadap kebiasaan umum partai politik di Indonesia masa kini. Partai politik umumnya mensekunderkan rakyat pendukungnya.       

”Mereka (warga desa, red) ditinggalkan oleh orang-orang pilihan mereka sendiri. Sebagian besar anggota parlemen cenderung prioritaskan kesibukannya untuk memenuhi kepentingan elite partai politik. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengingkaran terhadap janji-janji politiknya semasa kampanye,” ulas Hamdan Harahap, Wakil Ketua Partai Republik.  

Oleh karena itu, Wakil Sekjen Partai Republik, Warsono, meyakini bahwa praktik politik saat ini sedang dalam masa menjemukan. Cenderung ”menjual” retorika dan propaganda dengan kemasan yang panas untuk memancing emosi publik saja. Atas nama rakyat itu hanya di atas kertas. Sesungguhnya itu ’barang’ sudah usang dan membosankan, tidak laku lagi alias tidak mudah lagi dipercaya rakyat,” kupas Warsono.  

Suharno Prawiro juga menyesalkan parlemen yang sering bikin kegaduhan. Seakan kegaduhan itu menjadi sebuah pembuktian kerja nyata kepada rakyat pendukungnya. Padahal rakyat yang sedang bekerja dan menanti uluran bantuan parlemen akhirnya justru menjadi cemas. Rakyat bukannya mendapat bantuan dari parlemen untuk kemudahan peningkatan taraf hidup, justru semakin samar harapannya. Sehingga, inilah momentum bagi Partai Republik untuk menunjukkan perbedaan dengan partai-partai politik lain masa kini. 

Suharno Prawiro: Pasca 212, Masyarakat Harus Benah Diri untuk Pemilu 2019

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan,Yusran Edo Fauzi