logo


Tidak Ada Diskriminasi bagi Penerima Bantuan Perikanan Budidaya

Rumor di banyak masyarakat desa yang menyebut adanya praktik kolusi, bahwa yang menerima bantuan adalah yang itu-itu saja. Padahal faktanya tidak begitu!

13 Mei 2017 09:00 WIB

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, saat membuka pameran dan talkshow “Kilau Mutiara & Pesona Biota Laut Indonesia” di Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (15/3).
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, saat membuka pameran dan talkshow “Kilau Mutiara & Pesona Biota Laut Indonesia” di Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (15/3). ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan kepada Jitunews.com bahwa setiap kelompok pembudidaya perikanan darat maupun laut punya hak yang sama untuk menerima bantuan. Tidak ada perlakuan khusus kepada penerima bantuan dari pihak tertentu seperti kader partai politik tertentu atau golongan tertentu.

”Namun suatu kelompok jika sudah pernah menerima bantuan misalnya di tahun 2016, maka tidak bisa lagi menerima bantuan di tahun 2017 dan tahun berikutnya. Jadi suatu kelompok pembudidaya hanya satu kali menerima satu jenis bantuan dari masing-masing direktorat di lingkup Dirjen Perikanan Budidaya. Bagaimana petunjuk teknis bagi penerima bantuan sesuai PemenKP Nomor 70 tahun 2016,” ujar Slamet Soebjakto.

Syarat pokok penerima bantuan adalah suatu kelompok pembudidaya yang bernaung di bawah suatu badan hukum, bisa itu koperasi maupun BUMdes.


KKP Klaim Realisasi Kinerja Pembangunan Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2017 Berjalan Positif

Namun tidak ada syarat kelompok penerima bantuan harus berpengalaman minimal tiga tahun pada bidangnya seperti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk penerima bantuan dari APBD. Sedangkan anggaran untuk bantuan perikanan budidaya berasal dari APBN, dengan payung hukumnya Peraturan Menteri KP Nomor 70/Tahun 2016.

Dalam Peraturan Menteri KP Nomor 70/Tahun 2016 juga dijelaskan penerima bantuan dari kelompok yang baru berdiri pun bisa diterima, asalkan berbadan hukum dan memiliki bukti fisik kegiatan.

”Belum berpengalaman juga bisa menerima bantuan, karena program bantuan ini dengan pengawalan melekat dari para ahlinya,” kata Slamet Soebjakto.

Apa jaminan bantuan bisa sampai sesuai permohonan ke tangan kelompok pembudidaya ?

”Bantuan budidaya dikawal oleh tenaga-tenaga penyuluh termasuk tenaga dari balai penelitian dan pengembangan termasuk dari perguruan tinggi. Mereka sekaligus memverifikasi apakah benar kelompok pembudidaya itu benaran atau tidak,” jelas Slamet Soebjakto, lagi.

Ia menambahkan, ”Juga ada forum dekan jurusan perikanan dari berbagai perguruan tinggi yang sudah tandatangan kerjasama dengan Dirjen Perikanan Budidaya untuk mengawal bantuan-bantuan pemerintah dan program-program di lapangan. Misalnya Undip punya wilayah pengawalan di beberapa kabupaten, begitu juga IPB, Universitas Sudirman dan perguruan tinggi lain. Mereka terbiasa untuk melakukan pembinaan di masyarakat di samping juga mereka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Sehingga pengawalan bantuan bisa berjalan efektif. Pengawalan juga melibatkan LSM. Jadi kami justru lebih banyak melibatkan lembaga non formal untuk mengawal dan membina kelompok pembudidaya.”

Adapun pengajuan permintaan bantuan bisa melalui tiga pintu, yakni melalui UPT Dirjen Perikanan Budidaya di kabupaten/kota, atau bisa langsung mengajukan ke Dinas KKP Provinsi setempat, dan juga bisa diajukan langsung proposalnya yang ringkas kepada Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Perbenihan, Direktorat Pakan dan Obat Ikan, serta Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

Tahun 2017 program bantuan prioritas perikanan budidaya diarahkan untuk mendukung secara langsung pembangunan perikanan budidaya di 34 Propinsi dan mencover sebanyak 173 Kabupaten/Kota.

Program bantuan tersebut, yaitu dukungan 100 juta ekor benih bagi pembudidaya di 34 Propinsi, revitalisasi KJA (kerambah jaring apung) sebanyak 250 unit yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota, asuransi pembudidaya ikan untuk 3.300 hektar lahan di 13 Propinsi, serta pengembangan minapadi seluas 210 ha di 9 Kabupaten/Kota, dan dukungan escavator 48 unit di 22 Kabupaten/Kota, juga revitalisasi tambak di 20 Kabupaten/Kota, program gerakan pakan mandiri melalui dukungan sarana dan prasarana pakan di 20 Kabupaten/Kota, kemudian pengembangan budidaya lele sistem bioflok di 60 Kabupaten/Kota, serta dukungan sarana dan prasarana produksi budidaya di 20 Provinsi, kemudian pengembangan budidaya laut lepas pantai (offshore aquaculture) di 3 lokasi antara lain di Pangandaran, Sabang dan Karimunjawa.

Realisasi kinerja

Realisasi kinerja perikanan budidaya hingga triwulan pertama tahun 2017 tercatat masing-masing, yaitu : (a) realisasi volume produksi perikanan budidaya mencapai 3,97 juta ton, angka ini meningkat 3,11 persen dalam kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,85 juta ton; (b) realisasi nilai produksi perikanan budidaya senilai 30,9 trilyun rupiah, angka ini meningkat 37 persen dalam kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 22,5 trilyun; (c) Angka nilai tukar usaha pembudidayaikan (NTUPi) sebesar 109,8 yang mengindikasikan bahwa usaha budidaya tergolong efisien; (d) produksiikan hias mencapai 350,45 juta ekor dengan nilai produksi mencapai 2,48 milyar rupiah atau meningkat 7,47 persen dibandingkan kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 326,10 juta ekor dengan nilai 2,24 milyar rupiah.

 

KKP – Polri Perkuat Koordinasi Guna Lindungi Nelayan Kecil

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan,Yusran Edo Fauzi