logo


Kemenperin Siapkan 1200 SDM untuk Industri Smelter

Tenaga kerja yang disiapkan tersebut merupakan lulusan Politeknik Industri Logam Morowali, Akademi Komunitas Industri Logam Bantaeng, serta Politeknik Akademi Teknik Industri Makassar.

11 Mei 2017 19:00 WIB

Ilustrasi smelter.
Ilustrasi smelter. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sejak tahun 2015-2017 telah menyiapkan 1.200 Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan sektor industri smelter. Tenaga kerja yang disiapkan tersebut merupakan lulusan Politeknik Industri Logam Morowali, Akademi Komunitas Industri Logam Bantaeng, serta Politeknik Akademi Teknik Industri Makassar.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), I Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan upaya ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan pendidikan vokasi industri yang diinisiasi oleh Kemenperin, dengan memakai konsep berbasis kompetensi serta link and match dengan industri.

Dalam hal ini, tujuan Kemenperin bekerja sama dengan industri dalam membentuk lembaga pendidikan vokasi tersebut adalah menciptakan tenaga kerja industri tingkat ahli muda (D-II) dan ahli madya (D-III) di bidang industri logam untuk Kawasan Timur Indonesia.


IUPK Sementara Berpotensi Timbulkan Diskriminasi Industrial dan Cacat Hukum

"Dengan memberdayakan SDM di sekitar kawasan industri, dapat mendukung investasi industri melalui penyediaan tenaga kerja industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan lapangan," ujarnya, Kamis (11/5/2017).

Untuk diketahui, sekitar 2.000 dari 13.000 tenaga kerja di kawasan industri Morowali berasal dari Tiongkok. Jumlah tersebut belum mencakup para pekerja tidak tetap atau bekerja sementara yang hanya beberapa pekan atau bulan kemudian pulang ke negaranya. Kedatangan mereka ini berkaitan dengan penggunaan teknologi yang dibawa perusahaan dari negara asalnya.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, lanjut Putu, diatur pula pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dalam mempekerjakan TKA tersebut, pemberi kerja wajib menunjuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pendampingnya.

"Sekalipun Indonesia terbuka dalam penggunaan TKA, pemerintah tetap berupaya untuk melindungi pekerja lokal melalui implementasi dengan syarat dan kualifikasi ketat bagi TKA. Mereka (TKA) hanya bersifat sementara, saat pembangunan proyek dan commissioning saja. Jadi TKA itu melakukan proses ahli teknologi dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal," jelasnya.

"Di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), skema komposisi penggunaan TKA dan TKI sebesar 55:45 pada tahap Engineering, Procurement and Construction (EPC). Kemudian, menginjak tahun ketiga produksi, jumlah TKA berkurang menjadi 25 persen dan jumlah TKI meningkat menjadi 75 persen," tambahnya.

Disisi lain, CEO IMIP Alexander Barus, menyatakan kesiapannya untuk menampung SDM lokal di kawasan industrinya. Ditambah lagi, memasuki tahun ke-5 ini jumlah TKA di IMIP diketahui telah berkurang menjadi 15 persen.

"Untuk jumlah TKI di sini meningkat 85 persen. Jika sumber daya lokal sudah siap kerja sesuai kebutuhan di industri, maka tentunya kami akan mengoptimalkan penggunaan pekerja lokal. Kita juga berharap agar proyek penguatan SDM yang digalakkan pemerintah berjalan lancar," imbuhnya.

Freeport Belum Bangun Smelter, Kurtubi: Jangan-jangan…

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Nugrahenny Putri Untari