logo


KPK Sebut Pengusaha Pengemplang Pajak di Sektor Perikanan Sulit Ditangkap

Ada 50 persen pengusaha besar di sektor perikanan yang tidak memiliki NPWP.

9 Mei 2017 20:33 WIB

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, mengungkapkan bahwa banyak sekali pengusaha besar di sektor perikanan yang tidak memiliki NPWP.

Dari fakta tersebut, kata Laode, dipastikan pengusaha kelas kakap tersebut tidak membayar pajak kepada negara. Kata Laode, kontribusi pajak di sektor perikanan kalah jauh dibandingkan sektor penerimaan pajak lainnya, yaitu hanya sebesar 0,02 persen.

"Ada sekitar 50 persen pengusaha besar tidak punya NPWP. Pasti mereka tidak bayar pajak," kata Leode kepada Jitunews.com, di Jakarta, Selasa (09/05) siang.


Wilayah Asia Masih Jadi Daya Tarik Ekspor Perikanan Bitung

Laode kembali menuturkan, pengusaha pengemplang pajak di sektor perikanan ini sulit ditangkap KPK. "Masalahnya itu kan tindak pidana pajak bukan korupsi. Namun kalau ada investigasi mendalam itu bisa. Kalau ada penelitian, korupsi di perikanan ada potensi," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Tugas Pemberantasan Penangkapan Secara Ilegal, Mas Achmad Sentosa, menegaskan, bahwa ancaman pencurian ikan di laut Indonesia oleh nelayan asing setiap tahunnya jumlahnya meningkat.

Bahkan, kata Mas Achmad, kebijakan pemberantasan kejahatan atau pidana Perikanan sangat mendesak untuk diterapkan. "Kelemahan Legislasi harus kita modernisasi. Akar persoalannya adalah Goverment," tandasnya.

Tiga Langkah Strategis dalam Inovasi Budidaya Perikanan

Halaman: 
Penulis : Ferro Maulana, Ratna Wilandari