logo


Arcandra: PLN Harus Tegas ke Penjual Listrik

Arcandra Tahar beserta Menteri Jonan telah mengamati akan banyak PPA yang tidak sesuai dengan kenyataan.

9 Mei 2017 20:16 WIB

Arcandra Tahar dalam acara Workshop Permen ESDM 10 & 12, di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/5)
Arcandra Tahar dalam acara Workshop Permen ESDM 10 & 12, di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/5) Jitunews/Garry Talentedo

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, meminta kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus bersikap tegas kepada para penjual listrik. Ia beserta Menteri Jonan telah mengamati akan banyak PPA yang tidak sesuai dengan kenyataan.

“Saya dan Pak Menteri itu mengamati banyak PPA sudah tandatangan kemudian yang kejadian adalah yang dijanjikan 100 MW, setelah COD evalibility factornya menjadi 60 persen bahkan 50 persen. Ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan,” ujarnya saat memberikan speech note dalam acara Workshop Permen ESDM 10 & 12, di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/5).

Arcandra menginginkan bentuk pinalti yang akan dilakukan seandainya yang dijanjikan tidak sesuai. Dan juga instrumentnya sehingga PLN bisa memberikan pinalti kepada IPP yang tidak mendeliver apa yang dijanjikan. Arcandra mengusulkan, instrument tersebut sebagai Liquidity Damage, dimana cost tersebut harus ditanggung oleh IPP yang telah ingkar janji tidak bisa menepati COD nya pada tanggal yang ditetapkan.


Cari Sumber Pendanaan, PLN Berencana Lakukan Sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA)

“Tapi kalau seandainya si IPP dalam COD nya lebih dulu dari yang ditargetkan dan sesuai dengan permintaan dari PLN, maka PLN harus kasih insentif itu, harus imbang,” terangnya.

“Kemudian saya juga melihat dalam proses penerbitan PPA, padahal PPA itu yang harusnya dipermudah dan tidak di persusah. Standar tapi term & conditionsnya jelas. Kalau tidak bisa mendeliver, ini loh pinaltinya,” lanjutnya.

Untuk itu, diterbitkan permen PPA dengan latar belakang kesetaraan resiko jual beli antara PLN dan IPP untuk menjamin keandalan pasokan listrik. Bentuk penguasaan negara dalam penyediaan listrik kemudian standar jual beli listrik (PJBL) dimana jangka waktu PPA 30 tahun. Namun demikian, depresiasi capitol capexnya 20 tahun minimal.

“Pola kerjasamanya dalam bentuk BOOT (build, own, operate and transfer) ini sesuai dengan ketentuan UU ketenagalistrikan. Kemudian ketentuan COD nya kalau terlambat maka dikenakan pinalti. Nah, tadi saya di protes jangan bahasanya pinalti, tapi liquidity damage, lebih positif. Ketentuan transaksi ada yang dinamakan deliver OP, kalau seandainya IPP COD nya tepat waktu tapi pln jaringannya belum siap. Ini bisa terjadi dan ini sudah diatur dalam permen 10 ini,” paparnya.

Selain itu, kemudian ada Take or Pay. Ini sebagai bentuk apabila PLN tidak dapat menyerap energi listrik sesuai kontrak karena kesalahan sendiri, maka PLN harus membayar kepada IPP.

“Jadi ini adalah bisnis, justice for all, baik kepada PLN maupun IPP. itu inti dari permen 10 ini. Sehingga PJBL ini standar untuk semua kontrak kalau bisa, pinaltinya standar, terus ada ide untuk menaikkan performance bounce. Dulu itu 5 persen kalau sekarang katanya 10 persen,” imbuhnya.

Arcandra: Efisiensi Itu Hasil dari Gross Split, Bukan Sebaliknya

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Aurora Denata