logo


Menteri Susi Minta Penanganan Pidana Perikanan Kedepankan Langkah Persuasif

Menteri Susi juga menyayangkan, banyaknya politisasi kepentingan negara oleh kelompok-kelompok tertentu.

9 Mei 2017 17:07 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. news.kkp.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastut,i menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran ketentuan pidana perikanan harus mengedepankan langkah persuasif, utamanya penanganan pelanggaran ketentuan pidana perikanan yang dilakukan nelayan kecil. Sebagai contoh, penggunaan alat tangkap terlarang dan berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Menteri Susi menginginkan dilakukannya pembinaan terhadap nelayan ketimbang pengenaan sanksi pidana. “Jangan sampai nelayan kecil harus dipenjara, kapal terpaksa dirampas, dan akhirnya mereka terhambat dalam mencari nafkah,” demikian kata Menteri Susi di Jakarta, Selasa(9/5).

Menteri Susi menilai, situasi-situasi tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan menjauhkan Indonesia dari tujuan tercapainya kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.


Laode M Syarif: Sektor Perikanan Jadi Unsur Paling Gelap di KPK

Menteri Susi juga menyayangkan, banyaknya politisasi kepentingan negara oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Saya adalah profesional, tetapi oleh mereka dilihat sebagai politisi. Kepolisian juga profesional, tetapi dianggap sebagai alat politik. Kita, KKP dan Kepolisian dianggap sudah mengkriminalisasi nelayan. Saya kira tidak benar itu. Kita harus berdiskusi, jangan sampai ada kesalahan kecil yang membuat kita dianggap mengkriminalisasi nelayan kecil," terang Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, pendekatan penegakan hukum pidana semestinya dijadikan ultimum remedium bagi nelayan kecil yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang perlindungan nelayan yang menginstruksikan kepada Polri untuk mengutamakan upaya preventif dan edukatif dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan kecil.

"Mari kita bersama-sama melakukan pendekatan pembinaan kepada seluruh nelayan kecil yang melakukan pelanggaran ketentuan tindak pidana perikanan. Khususnya untuk pelanggaran berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar dan pelanggaran penggunaan alat tangkap," ajak Menteri Susi.

Namun, ia menekankan, penanganan pidana akan tetap diberlakukan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang bersifat destruktif (destructive fishing), seperti menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan.

Selain itu, Menteri Susi juga mengajak KKP dan Polairud untuk mewaspadai berkembangnya modus kejahatan terorganisir IUUF dengan memanfaatkan kapal berukuran kecil, contohnya penggunaan Pump Boat berukuran di bawah 10 GT sebagai 'pasukan semut' dalam kejahatan IUUF yang terorganisir. Menurutnya, dalam kasus ini, penegakan hukum harus tetap dilaksanakan.

Terkait penggunaan alat tangkap cantrang, Menteri Susi meminta jajaran KKP bersama aparat Kepolisian secara aktif menyosialisasikan peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan.

"Untuk cantrang ini, mari bersama-sama kita aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan-nelayan kita, agar beralih alat tangkap sebelum batas akhir yang telah ditentukan, akhir tahun 2017," demikian tukasnya.

Empat Tempat Pengalengan Ikan di Bitung Terancam Tutup

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Syukron Fadillah