logo


KKP Klaim Realisasi Kinerja Pembangunan Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2017 Berjalan Positif

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengemukakan efektivitas penggunaan anggaran harus mampu diukur dengan menilai dampaknya terhadap peningkatan produktivitas ekonomi.

9 Mei 2017 09:00 WIB

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memantapkan program prioritas tahun 2017 untuk mendorong pembangunan perikanan budidaya nasional agar lebih berperan dalam memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengemukakan efektivitas penggunaan anggaran harus mampu diukur dengan menilai dampaknya terhadap peningkatan produktivitas ekonomi (mikro maupun makro). Oleh karena itu, kebijakan anggaran belanja tidak lagi berdasarkan bagaimana anggaran diarahkan untuk mengikuti tugas dan fungsi (money follow function), melainkan berdasarkan pada prioritas program (money follow priority program).

Lebih lanjut, Slamet mengatakan bahwa sub sektor perikanan budidaya memiliki nilai strategis dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional saat ini. Tantangan nasional terkait pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, dan kedaulatan nasional saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan pertimbangan itu, Slamet menilai sektor produktif perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan tersebut.


Kunker ke Banjarnegara, DPR Apresiasi Keberhasilan Perikanan Budidaya

"Perikanan budidaya memiliki nilai strategis yang kompleks, mulai dari nilai ekonomi, sosial, bahkan aspek geopolitik, khususnya dalam memperkuat kedaulatan yang berbasis pada pendekatan kesejahateraan. Ini menjadi PR kita untuk benar-benar mengimplementasikan program prioritas perikanan budidaya secara efektif dan efisien, sehingga berdampak pada percepatan pergerakan ekonomi nasional," demikian kata Slamet di Jakarta, Senin (8/5/2017).

"Terkait pertumbuhan ekonomi, kita punya PR bagaimana memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap PDB nasional. Tahun ini PDB Perikanan diproyeksikan memberikan share sebesar 8 persen terhadap PDB nasional. Untuk menopang ketahanan pangan nasional, kita punya PR bagaimana meningkatkan produksi untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Tahun ini tingkat konsumsi ikan diproyeksikan lebih dari 47,12 kg per kapita/tahun, yang mana sekitar 60 persen suplai akan bergantung pada produksi hasil budidaya," imbuh Slamet.

Sementara itu, terkait masalah pemerataan ekonomi, menurut Slamet, adalah bagaimana menurunkan angka gini ratio melalui penciptaan peluang usaha budidaya ikan di kawasan-kawasan pedesaan. Begitu pula terkait kedaulatan, PR besarnya adalah bagaimana menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis SDA perikanan budidaya di kawasan-kawasan terluar dan perbatasan.

Secara makro, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Trade Center (2017), menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2012-2016, total nilai ekspor komoditas perikanan nasional (HS 03) mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 2 persen. Tahun 2016 total nilai ekspor komoditas perikanan nasional mencapai kurang lebih USD2,9 miliar, yang mana dari nilai tersebut sub sektor perikanan budidaya mendominasi dengan memberikan share sebesar 60,03 persen terhadap total nilai ekspor perikanan nasional.

Sementara itu, realisasi kinerja perikanan budidaya hingga triwulan pertama tahun 2017 tercatat masing-masing: (a) realisasi volume produksi perikanan budidaya mencapai 3,97 juta ton, angka ini meningkat 3,11 persen dalam kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,85 juta ton; (b) realisasi nilai produksi perikanan budidaya senilai Rp30,9 triliun, angka ini meningkat 37 persen dalam kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp22,5 triliun; (c) angka nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) sebesar 109,8 yang mengindikasikan bahwa usaha budidaya tergolong efisien; (d) produksi ikan hias mencapai 350,45 juta ekor dengan nilai produksi mencapai Rp2,48 miliar, atau meningkat 7,47 persen dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 326,10 juta ekor dengan nilai Rp2,24 miliar.

Tahun 2017 program prioritas perikanan budidaya akan diarahkan untuk mendukung secara langsung pembangunan perikanan budidaya di 34 provinsi dan mencakup 173 kabupaten/kota. Program tersebut berupa dukungan 100 juta ekor benih bagi pembudidaya di 34 provinsi, revitalisasi KJA sebanyak 250 unit yang tersebar di 8 kabupaten/kota, asuransi pembudidaya ikan untuk 3.300 ha lahan di 13 provinsi, pengembangan minapadi seluas 210 ha di 9 kabupaten/kota, dukungan 48 unit escavator di 22 kabupaten/kota, revitalisasi tambak di 20 kabupaten/kota, program gerakan pakan mandiri melalui dukungan sarana dan prasarana pakan di 20 kabupaten/kota, pengembangan budidaya lele dengan sistem bioflok di 60 kabupaten/kota, dukungan sarana dan prasarana produksi budidaya di 20 provinsi, dan pengembangan budidaya laut lepas pantai (offshore aquaculture) di 3 lokasi: Pangandaran, Sabang dan Karimunjawa.

KKP Gelar 32 sesi Klinik Konsultasi Kelautan dan Perikanan di Expo Aquaculture Penas XV Aceh

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Nugrahenny Putri Untari