logo


Ini Kata PDIP Soal Pupuk Subsidi Hak Petani yang Terselewengkan

Penjualan pupuk subsidi di tingkat pengecer resmi terindikasi adanya penyelewengan.

7 Mei 2017 13:58 WIB

Ilustrasi pupuk bersubsidi.
Ilustrasi pupuk bersubsidi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Penyelewengan pupuk bersubsidi rentan terjadi di tingkat pengecer resmi di berbagai kota di tanah air. Penjualan pupuk subsidi di tingkat pengecer resmi terindikasi adanya penyelewengan.

Hal tersebut disesalkan oleh anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ono Surono. Menurut ia, DPR sudah melakukan pengawasan secara menyeluruh malalui panitia kerja pupuk yang dibentuk oleh Komisi IV.

"Panja itu bekerja selain kita mendapatkan informasi dan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing juga melakukan rapat RDP dengan jajaran Eselon 1 KemenTan dan Holding PT Pupuk Indonesia," kata Ono kepada Jitunews.com, Minggu (07/05) siang.


Terkait Penyelewengan Pupuk Subsidi, Komisi IV: Harus Dibuat E-KTP Petani

DPR bersama pemerintah, lanjut Ono, juga sedang melakukan pembenahan agar penyelewengan serta korupsi pupuk bersubsidi berkurang.

"Inilah yang terus dilakukan pembenahan oleh pemerintah melalui pengawasan-pengawasan yang lebih komprehensif dengan melibatkan unsur-unsur lain di luar Kementerian Pertanian misalnya dengan TNI dan Polri," jelas politikus yang berasal dari Dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Lanjut Ono, pemerintah sedang menyiapkan program yang mengatur distribusi pupuk yang tepat sasaran. Diakui Ono, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, masih lemah soal data petani yang berhak mendapatkan subsidi sesuai aturan.

"Sehingga pemerintah sedang perbaiki data petani tersebut dan mencoba menyalurkan pupuk melalui mekanisme kartu petani," tambahnya.

Alumnus Sekolah Tinggi Teknologi jurusan Arsitektur ini kembali mengatakan, bila mekanisme di atas bisa berjalan, maka tidak ada lagi penyelewengan distribusi pupuk selama data petani itu benar dan kartu petani diberikan kepada petani yang berhak sesuai aturan.

"Dengan pola kartu petani tersebut maka pupuk subsidi sudah tidak ada lagi karena subsidi ke petaninya sudah dalam bentuk subsidi dalam bentuk uang dan terintegrasi dalam kartu petani tersebut," terang ia menambahkan.

Sekedar informasi, dari data yang diberikan Ono, untuk tahun 2017 ini, alokasi pupuk sebanyak 8,55 juta ton terdiri dari urea 3,670 juta ton, SP36 800 ribu ton, ZA 1 juta ton, NPK 2,184 juta ton dan organik 895 ribu. Sampai dengan bulan Maret 2017 kemarin, realisasi sudah mencapai 2,13 juta (24,92 persen).

Ono: Pemerintah Jokowi Lemah Soal Data Petani yang Berhak Dapat Subsidi

Halaman: 
Penulis : Ferro Maulana, Syukron Fadillah