logo


Pupuk Subsidi Salah Sasaran, DPR: Banyak Oknum yang Bermain

Masih terdapatnya kelangkaan pupuk petani hingga menyebabkan gagalnya panen seringkali terjadi lantaran tak terawasi peredaran pupuk secara ketat

7 Mei 2017 12:30 WIB

Firman Soebagyo.
Firman Soebagyo. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Masih terdapatnya kelangkaan pupuk petani hingga menyebabkan gagalnya panen seringkali terjadi lantaran tak terawasi peredaran pupuk secara ketat. Seringkali ada suatu wilayah yang kekurangan pupuk namun di daerah yang lain justru berlebihan.

Padahal pada tahun 2017, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,33 triliun untuk program subsidi pupuk untuk petani.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengatakan bahwa sistem pupuk subsidi ini harus diubah. Karena jika tetap dipaksakan maka, akan menjadi permainan kotor koruptor lantaran adanya perbedaan varietas harga yang cukup mencolok sekitar Rp3500,- hingga Rp4000,- per pupuk.


Mentan: Langkah Koordinasi yang Baik Kunci Stabilnya Harga Pangan

"Pengawasan diserahkan ke pemerintah daerah itu lebih konyol. Di situlah distributor main. Oknum aparat juga bermain di situ. Bupati juga main di situ, karena punya perusahaan. Jadi aliran dana pupuk subsidi itu jadi rebutan banyak orang," kata Firman kepada JituNews.com, Minggu (7/5) pagi.

Saat ini, menurut Wakil Ketua Komisi IV ini, pupuk subsidi tidak sesuai dengan harapan petani Indonesia. Bahkan, kualitas pupuk bersubsidi tersebut sangat jelek dibandingkan pupuk non subsidi.

"Pupuk organik Petrokimia itu jelek yang terjadi justru korupsi. Ini harus dirombak total. Harga pupuk harus normal yang penting tersedia," ujar ia menegaskan.

Masih dari Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, selama ini yang paling diuntungkan dari pupuk subsidi adalah industri besar bukan petani kecil. Dibutuhkannya mapping yang baik agar distributor besar tidak memonopoli harga pasar.

"Pupuk itu barang diawasi. Selama ini subsidi nggak tepat sasaran, justru yang kita inginkan ke petani justru itu diberikan ke industri. Distributor itu suka memonopoli dan mekavling- kavling. Yang menjabat bupati justru membela kepentingan politiknya bukan petani," keluhnya.

Politisi kelahiran Pati 2 April 1953 ini berharap, pemerintah harus lebih transparan soal pupuk subsidi. Dan, mata rantai pupuk bersubsidi harus diputus demi kesejahteraan petani.

"DPR itu sering nggak dikasih tahu. Kita minta ini dievaluasi. Distributor harus diputus karena ketika pupuk subsidi diedarkan ke distributor nggak nyampe ke petani, lalu pupuk dioplos," kesalnya menambahkan.

"Jadi yang bertanggung jawab adalah kelompok tani di mana yang mengawasi adalah kepala desa. Lalu rencana usaha kelompok (RUK) juga harus direncanakan oleh kelompok tani. Jika ini diterapkan kita dapat memutus para mafia pupuk," harap ia menutup pembicaraan.

Pupuk Indonesia Kembangkan Pertanian di Merauke

Halaman: 
Penulis : Ferro Maulana, Aurora Denata