logo


Fatayat NU Kampanyekan Stop Perkawinan Anak

Dampak perkawinan anak tidak hanya secara biologis pada kesehatan reproduksi perempuan saja, tetapi juga dampak psikis yang juga berakibat pada permasalahan-permasalahan sosial lainnya

6 Mei 2017 14:09 WIB

Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Ermarini
Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Ermarini ist

PALANGKARAYA, JITUNEWS.COM - Pengurus Pusat (PP) Fatayat NU menolak keras praktik perkawinan anak yang masih marak terjadi di penjuru Indonesia.

Hal ini dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PP Fatayat NU yang salah satu tujuannya adalah merespon isu-isu aktual. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pengurus Fatayat NU di tingkat Provinsi ini menganggap negara ikut bertanggung jawab atas tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. 

"PP Fatayat NU saat itu ikut hadir di Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengajuan pendewasaan usia perkawinan," ungkap Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Ermarini di Palangkaraya, Sabtu (6/5).


Menko PMK Ajak Perempuan Jadi Garda Terdepan Pembangunan Generasi Berkarakter

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2012, mereka yang belum berusia delapan belas tahun adalah masuk kategori anak/remaja. Dan data Riset Kesehatan Dasar 2015 menunjukkan, angka pernikahan usia di bawah 19 tahun sebesar 46,7 persen, dan pernikahan di kelompok usia 10 – 14 tahun mencapai hampir 5 persen. 

Angka ini dianggap wajar jika Indonesia termasuk kategori negara tertinggi di dunia yang memiliki jumlah pernikahan anak terbanyak. 

"Dampak perkawinan anak tidak hanya secara biologis pada kesehatan reproduksi perempuan saja, tetapi juga dampak psikis yang juga berakibat pada permasalahan-permasalahan sosial lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kemiskinan, sampai pada kasus trafficking," lanjut Anggi.

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu 305 dari 100,000 kelahiran. Dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab tertinggi AKI yaitu 48 persen adalah menikah muda dan hamil pada usia di bawah 20 tahun. 

"Kita harus gerakkan seluruh kader Fatayat NU yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan secara aktif dan masif Stop Pernikahan Anak," seru Anggi yang sejak mahasiswa aktif di gerakan sosial ini.

Sebagai informasi, Kader Fatayat NU tersebar di seluruh Indonesia di 34 Provinsi, 480 cabang atau setingkat Kabupaten/Kota, 2.000 PAC atau tingkat Kecamatan, dan 21.000 ranting atau tingkat Desa. 

"Negara juga harus bertindak tegas, segera atur pendewasaan usia perkawinan ke dalam Undang-Undang, dan beri sangsi kepada aparat negara yang ikut membantu pelaksanaan proses perkawinan anak," tutup Anggia.

Hindari Kegaduhan di Masyarakat, Sekjen KITA Minta Pemerintah Lakukan Komunikasi yang Efektif

Halaman: 
Penulis : Riana