logo


Inilah Empat Poin Hasil Pertemuan GNPF MUI dengan MA

Salah satu di antaranya adalah soal dukungan terhadap prinsip independensi hakim.

6 Mei 2017 07:15 WIB

Massa aksi 55 mulai berkumpul di sekitar Masjid Istiqlal.
Massa aksi 55 mulai berkumpul di sekitar Masjid Istiqlal. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mahkamah Agung (MA) menilai, kedatangan perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dalam rangka Aksi Simpatik 55, Jumat (5/5) kemarin, bukanlah sebagai bentuk intervensi dalam peradilan kasus penodaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Beberapa hal yang disampaikan bukan bertujuan untuk intervensi pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Ridwan Mansyur, di Gedung MA, Jakarta, Jumat (5/5).

Ridwan mengungkapkan, ada empat poin yang dihasilkan dalam pertemuan antara pimpinan MA dan GNPF MUI. Salah satu di antaranya adalah soal dukungan terhadap prinsip independensi hakim. 


Rizieq Shihab Absen di Aksi GNPF 505, Karena...

"Mereka berharap tidak ada persoalan yang memengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara," tutur Ridwan.  

Kedua, GNPF MUI dan MA sepakat menganggap putusan Majelis Hakim adalah benteng terakhir, dari rangkaian perjalanan sebuah perkara.

"Sehingga mereka sangat mendukung penuh dan memberikan aspirasi, bahwa putusan hakim membawa apa yang dikehendaki masyarakat yang benar dan adil," ujarnya.

Poin ketiga, GNPF MUI dan ormas Islam akan memberikan doa dan dukungan kepada majelis hakim. Sehingga putusan yang diambil bisa berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

Keempat,  tutur Ridwan,  MA merupakan benteng terakhir dalam jalannya proses peradilan. Sehingga masyarakat menjadikan MA adalah bagian terakhir dalam mendapatkan keadilan dalam bidang hukum. 

"Memberikan keadilan bagi‎ masyarajat, dan memberikan keadilan ini berdasarkan kepada UU," pungkasnya.

Seperti diketahui majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pekan depan akan memutus perkara kasus dugaan penodaan agama yang menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai terdakwa.

Ahok sebelumnya dituntut dihukum 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 156 KUHP.

GNPF Gelar Aksi 505, Ahok Malah Syukuran Bersama Warga Padepokan di Balaikota

Halaman: 
Penulis : Riana