logo


Subsidi Listrik Dicabut, Pengamat: Padahal PLN Sudah Untung Rp 10,6 Triliun

Menurut Ridha, PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya sensitif terhadap kondisi perekonomian rakyat

4 Mei 2017 23:01 WIB

Petugas PLN memperbaiki gardu listrik.
Petugas PLN memperbaiki gardu listrik. dok. PLN

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Eksekutif Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (AKMI), M Ridha, mengatakan bahwa kenaikan listrik yang diberlakukan saat ini menjadi tanda tanya besar, mengingat PLN sudah mendapatkan keuntungan bersih Rp 10,6 triliun.

"Mengapa kenaikan listrik harus diberlakukan? Perhitungan tiga komponen, harga bahan bakar, inflasi, dan kurs mata uang, yang menjadi dasar perhitungan kenaikan tarif ini tidak dijelaskan, khususnya untuk bulan Mei ini," ujar Ridha di Jakarta, Kamis (4/5).

Menurut Ridha, PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya sensitif terhadap kondisi perekonomian rakyat. Terlebih, kondisi keuangan PLN saat ini untung. Dikatakan Ridha, prosentase kenaikan pendapatan rumah tangga yang terkena pencabutan subsidi ini jauh lebih sedikit dibandingkan kenaikan tarif listrik.


Dhani Sebut Kenaikan Listrik Sebagai Bentuk Radikalisme, Warganet Bilang Begini..

Dengan berlakunya tarif tanpa subsidi ini, lanjut Ridha, maka konsumen listrik golongan 900VA ini akan membayar sebesar Rp 1.352 per kWh (kilo watt hour). Konsumen 900VA dianggap tidak layak mendapat subsidi dan diharuskan mengikuti harga ekonomi listrik.

“Bagi yang mau mengaku miskin masih bisa mendapatkan subsidi. Selain itu, konsumen 900VA ini dituduh banyak yang sudah jadi pengusaha dan menggunakan listrik dengan daya ini untuk usahanya. Kami meminta pemerintah menghentikan sikap yang melakukan penghinaan dengan mendesak masyarakat pengguna 900VA mengaku sebagai rakyat miskin," jelasnya.

Ridha juga mempertanyakan ihwal banyaknya peralatan rumah tangga yang bisa digunakan dengan daya 900VA ini. Apalagi, daya listrik 900VA ini hanya bisa mengoperasikan peralatan listrik di bawah 700 watt.

Ridha memberikan contoh di dalam rumah tangga dengan peralatan listrik seperti lampu dalam jumlah 5 buah, setrika, mesin air, kipas angin, dan televisi ukuran kecil.

“Jika ingin menggunakan alat listrik yang lebih besar, harus mematikan sebagian yang lain. Tudingan bahwa pelanggan 900VA sudah tidak layak mendapat subsidi perlu ditelaah ulang," tukasnya.

Karenanya, AKMI pun mendesak Kementerian ESDM agar membatalkan pencabutan subsidi untuk golongan konsumen 900VA. Tak hanya itu, AKMI pun meminta PLN agar mengedepankan fungsi kerakyatan dengan tidak menjadikan konsumen 900VA sebagai objek pasar.

"PLN harus terbuka dalam perhitungan tarif listrik semua golongan. Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kementerian ESDM dan PLN harus mengupayakan energi alternatif yang hemat biaya," pungkas Ridha.

PLN Disarankan Menjadi Holding

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Riana