logo


PLN Disarankan Menjadi Holding

Dalam mewujudkan program elektrifikasi 35 ribu Megawatt ini diperlukan keberanian karena program ini merupakan program untuk kepentingan negara.

4 Mei 2017 21:18 WIB

Ilustrasi, gedung PLN.
Ilustrasi, gedung PLN. Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - PT PLN (Persero) tengah diusulkan menjadi holding untuk BUMN listrik. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Nawacita Indonesia, Irwansyah. Menurut Irwan, hal itu merupakan bagian dalam rangka meningkatkan program elektrifikasi yang selama ini pertumbuhannya masih sangat kecil. Meskipun kebutuhan elektrifikasi sudah bisa dibanggakan, namun dalam peningkatannya masih kecil.

“Rangkaian ke depan, kita akan terpanggil untuk pembicaraan holding tentang listrik untuk dibawa menjadi satu point ke level manajemen dan pemangku kepentingan dan kebijakan. Sebenarnya pembicaraan holding ini sudah sangat sering dibicarakan dalam berbagai forum dan seminar BUMN,” ujar Irwan, Kamis (4/5).

Hanya saja, lanjut Irwan, bisa tidaknya hal ini menjadi kenyataan sangat tergantung dari leadership dan keinginan untuk melakukan perubahan dalam melakukan peningkatan program kinerja elektrifikasi. Karena untuk bisa mewujudkan program elektrifikasi 35 ribu Megawatt ini diperlukan keberanian.


PLN Bakal Tambah Kapasitas Trafo 120 MVA untuk Sulutgo

“Siap untuk berubah, siap untuk bekerja dengan hati, siap untuk bisa menunjukkan bahwa program ini bukan untuk kepentingan kelompok atau perorangan tapi untuk Negara. Jangan sampai ada kepentingan kelompok tertentu yang nantinya malah menyebabkan program elektrifikasi sulit untuk digenjot," jelasnya.

Meski begitu, lanjut Irwan, hingga kini belum ada keinginan dari pengambil kebijakan untuk menjadikan perusahaan PLN ini sebagai holding untuk BUMN energi atau listrik. Irwan memberikan contoh pada beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang sukses setelah menjadi holding seperti Semen Indonesia ataupun Pupuk Indonesia Holding Company.

“Mereka akan selalu terjebak pada normatif bahwa sekarang ada regulasi yang mengatur bahwa apapun itu harus lewat PLN dan bentuk kemitraannya harus melibatkan PLN. Nah inikan terkesan tidak jauh beda dengan monopoli gaya baru saja padahal sebenarnya yang harus dicermati bahwa kata PLN itu adalah perusahaan listrik negara. Bukan PT PLN-nya yang diterjemahkan sebagai entitas. Jadi harus diubah pemahaman bahwa PLN adalah perusahaan listrik negara dan terbuka siapa saja perusahaan yang ingin meningkatkan elektrifikasi ini,” terangnya.

Irwan mengatakan, kalau PLN melihat hal ini sebagai peluang, maka PLN secara internal bisa berbenah dan menganggap bahwa ini bukan monopoli PLN. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa PLN benar-benar memiliki SDM dan tenaga kerja yang kapabel.

“Tidak outsourcing, tidak ada konsultan yang datangnya dari luar kemudian hanya menjadi seperti lelang atau tender. Tapi lebih kepada menyiapkan ahli listriknya, tukang listriknya dan itu layak dengan perusahaan listrik Negara, Seharusnya SDM ini diperbaiki dan kalau ini kembali pada PLN tidak ada masalah dan orang-orangnya siap untuk menjalankan sebuah holding,” paparnya.

Pengamat: Laporan Keuangan PLN Patut Dipertanyakan

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Ratna Wilandari