logo


Oso Tegas di Kasus Miryam, Tapi Siap Bela Anak Buah Jika Terbukti Tak Bersalah

Tapi, seandainya ternyata Miryam tidak bersalah, Oso menegaskan akan memberikan bantuan terhadap politisi Hanura itu yang sempat menghilang jadi buronan KPK.

4 Mei 2017 20:50 WIB

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) (kiri) bersama Wakil Ketua Umum Partai Hanura Daryatmo (kanan).
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) (kiri) bersama Wakil Ketua Umum Partai Hanura Daryatmo (kanan). Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Beberapa waktu lalu menjelang reses, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan salah satu agenda ada pengesahan hak angket KPK terkait kasus e-KTP yang diduga ada tindakan intimidasi penyidik KPK terhadap Miryam S Haryani anggota Komisi II DPR RI asal Fraksi Hanura. Fahri Hamzah sebagai pimpinan sedang akhirnya mengesahkan hak angket KPK .

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau biasa disapa Oso angkat suara terkait hak angket tersebut. Ia menginginkan, kasus e-KTP agar bergulir atau pun diselesaikan di ranah hukum bukan politik. Mengingat, ucap Oso, Indonesia menganut prinsip negara hukum bukan negara politik.

Intervensi secara politik baru akan muncul setelah melihat keputusan hukum.


Gelar Pleno, Hanura Ditahap Memenangkan Pemilu 2019

"Saya melihatnya, hak angket itu ada di penegakan hukum. Hukum dulu. Intervensi itu harus melihat keputusan hukumnya. Karena hukumnya belum selesai, jadi biarkanlah," demikian ucap Oso dalam rapat pleno pemenangan pemilihan umum Hanura di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (4/5).

Oso pun lantas bersikap tegas terkait nasib Miryam yang kini telah menjadi tahanan KPK. Ia mempersilakan hukum menjalankan tugasnya untuk memeriksa Miryam. Sekali pun terbukti bersalah, maka Oso tak akan memberikan bantuan terhadap anak buahnya tersebut.

Tapi, seandainya ternyata Miryam tidak bersalah, Oso menegaskan akan memberikan bantuan terhadap politisi Hanura itu yang sempat menghilang jadi buronan KPK.

"Nah mengenai anggota saya yang terkena sangsi hukum, silakan periksa. Kalau memang betul bersalah silakan hukum, saya tidak akan bela kalau dia bersalah. Tapi kalau dia tidak bersalah tentu anggota saya harus saya bela," sahut Oso menegaskan.

Meski bersikap demikian, faktanya anak buah Oso di parlemen sebanyak tujuh orang justru ikut menandatangani alias mendukung hak angket untuk KPK tersebut.

Selain Fraksi Demokrat, Gerindra dan PKB tujuh fraksi lain di DPR RI memilih untuk mendukung hak angket guna mengetahui proses penyidikan Miryam yang diduga mendapatkan intimidasi oleh penyidik KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Mereka adalah Fraksi PDIP, PAN, PPP, PKS, Golkar dan Hanura itu sendiri.

Parliamentary Theshold Presiden, Oso: Masa Satu Kursi Mau Jadi Presiden

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah