logo


Kunker ke Banjarnegara, DPR Apresiasi Keberhasilan Perikanan Budidaya

DPR RI melalui Komisi IV telah memberikan kado yang sangat berharga bagi upaya peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan, yaitu dengan telah ditetapkannya UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

3 Mei 2017 21:09 WIB

Jajaran Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nila desa Gumiwang, Kec. Purwanegara, Banjarnegara, Selasa (2/5).
Jajaran Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nila desa Gumiwang, Kec. Purwanegara, Banjarnegara, Selasa (2/5). Ist

BANJARNEGARA, JITUNEWS.COM - Jajaran Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan tahun 2016-2017 di Kampung Nila desa Gumiwang, Kec. Purwanegara, Banjarnegara, Selasa (2/5) kemarin.

Ketua tim yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, mengapresiasi perkembangan kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Banjarnegara yang secara nyata telah membantu perekonomian masyarakat. Dirinya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pengembangan subsektor perikanan budidaya.

Herman menilai, sub sektor perikanan budidaya sebagai ruang usaha masyarakat, sehingga keberadaannya harus diperkuat dan terus didorong, sehingga benar-benar mampu berkontribusi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, disamping sub sektor ini sangat penting dalam menopang kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.


Susi Pudjiastuti Pelajari Budidaya Perikanan di Jepang

Menurutnya, sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan merupakan bagian ekonomi pancasila, sehingga harus terus didorong agar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komisi IV, lanjut Herman, melalui peran budgeting, akan terus mendukung pengembangan perikanan budidaya.

“Keberhasilan usaha budidaya ikan di Banjarnegara ini, secara langsung memicu spirit komisi IV untuk terus mendukung kegiatan para pembudidaya ikan di Indonesia,” ungkap Herman di hadapan perwakilan masyarakat pembudidaya ikan se-Kabupaten Banjarnegara .

DPR RI melalui Komisi IV telah memberikan kado yang sangat berharga bagi upaya peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan, yaitu dengan telah ditetapkannya UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

“Ini sebagai kado yang kami persembahkan untuk masyarakat, dengan harapan akan mampu melindungi dan membuat masyarakat nelayan, petani garam dan pembudidaya ikan semakin berdaya,” pungkas Herman.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengemukakan bahwa KKP akan terus mendorong kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan budidaya yang spesifik dengan potensi daerah. Di mana kawasan-kawasan ini diharapkan akan menjadi penghela pergerakan ekonomi lokal, regional bahkan nasional.

Langkah ini, kata Slamet, sangat penting untuk menjamin distribusi perekonomian secara merata terutama di wilayah perdesaan, apalagi saat ini angka gini ratio secara nasional masih cukup tinggi (Tahun 2016 angka gini ratio sebesar 0,4). Salah satu penyebabnya adalah minimnya pendapatan yang diterima masyarakat, dimana nilainya masih di bawah standar kelayakan secara ekonomi.

“Perikanan Budidaya punya peran sangat penting dalam menurunkan angka ketimpangan ekonomi, melalui penciptaan alternatif usaha, yaitu paling tidak pendapatan masyarakat dari usaha budidaya ikan bisa digenjot hingga minimal 3 juta rupiah per bulan,” ungkap Slamet.

Ditambahkan Slamet, salah satu upaya konkrit yang saat ini dilakukan melalui intensifikasi budidaya dan diversifikasi varian jenis komoditas sesuai potensi spesifik daerah. Diakuinya, saat ini perkembangan teknologi budidaya sangat dinamis, sehingga diharapkan akan mampu menjawab tantangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Slamet melanjutkan, KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan berbagai inovasi teknologi yang secara langsung mampu diadopsi masyarakat, diantaranya pengembangan budidaya lele bioflok, pengembangan minapadi, budidaya udang skala rumah tangga, budidaya ikan hias, budidaya rumput laut, dan pengembangan pakan mandiri.

Oleh karenanya, aku Slamet, pihaknya pun telah meminta kerjasama dengan stakeholders terkait termasuk perguruan tinggi untuk mendorong penerapan IPTEK dan membantu mengawal program-program KKP, sehingga akan efektif menumbuh-kembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya perikanan budidaya di berbagai daerah.

“Hampir 80% lebih anggaran KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya, kami gelontorkan ke daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat,” imbuh Slamet.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan panen bersama ikan nila dan penyerahan bantuan dari KKP kepada 13 kelompok pembudidaya ikan dan pakan mandiri di Kabupaten Banjarnegara dengan total nilai Rp 1,97 miliar, masing-masing yaitu bantuan bahan baku dan mesin pakan ikan senilai 100 juta rupiah, bantuan pengembangan minapadi senilai 1,47 milyar rupiah, bantuan usaha budidaya lele sistem bioflok senilai 400 juta rupiah dan bantuan pakan mandiri sebanyak 1 ton senilai 6 juta rupiah.

Kata Slamet, diharapkan melalui bantuan ini akan mampu meningkatkan efisiensi produksi, menumbuhkembangkan kapasitas usaha, serta dapat menstimulus usaha.

“Bantuan program ini agar mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga benar-benar berdampak positif bagi kesinambungan usaha,” pungkas Slamet.

KKP Fokuskan Perencanaan Kawasan Budidaya Berkelanjutan

Halaman: 
Penulis : Riana