logo


Merasa Tak Beri Izin, Oso Akan Panggil Tujuh Anggota Fraksi Hanura Pendukung Angket KPK

Anggota yang dipanggil nanti akan diklarifikasi, mengingat Oso sendiri tak pernah memberikan izin terhadap anggota Hanura yang menandatangani angket KPK.

3 Mei 2017 13:52 WIB

Oesman Sapta.
Oesman Sapta. mpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sikap Fraksi Partai Hanura DPR RI yang mendukung penggunaan hak angket kepada KPK untuk membuka rekaman BAP tersangka Miryam Haryani dalam kasus e-KTP rupanya beririsan dengan sikap sang Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO).

Oso malah tak mengetahui jika anggota Partai Hanura di legislatif telah mendukung hak angket untuk KPK. Dirinya mengaku tak diberikan laporan terkait hal tersebut.

"Saya tidak tahu angket itu sudah bergulir. Karena saya tidak dilaporkan," demikian ucapnya di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Rabu (3/5).


Setelah Jalani Pemeriksaan di Polda Metro, Miryam Tiba di Gedung KPK

Atas hal itu, Oso berencana memanggil angota Fraksi Hanura yang memberikan tanda tangannya untuk angket KPK hari ini. Anggota yang dipanggil nanti akan diklarifikasi, mengingat Oso sendiri tak pernah memberikan izin terhadap anggota Hanura yang menandatangani angket KPK.

Mereka yang menandatangani ialah Djoni Rolindrawan, Frans Agung Mula Putra, Dossy Iskandar, Samsudin Siregar, HM Raud Al Fauzi, Ferry Kase dan Dadang Rusdiana.

"Ya saya minta klarifikasi karena harusnya saya sebagai ketua umum memang saya sedang enggak berada di tempat tapi kan bisa saja ditunggu. Saya baru pulang tadi pagi," kata Oso.

Oso memilih sikap agar penyelesaian proses korupsi pengadaan e-KTP biar saja berjalan di ranah hukum, jangan dicampur aduk dengan urusan politik di Senayan. Termasuk soal adanya dugaan pengancaman terhadap Miryam oleh enam anggota Komisi III DPR agar memberikan kesaksian palsu.

"Saya terus terang saja, serahkan saja pada proses hukum yang berlaku. Saya serahkan saja pada proses hukum. Nah ini sekarang proses hukum sedang berjalan," kata Ketua DPD itu.

"Hukum ya hukum politik ya politik," ucapnya melanjutkan.

Menurutnya, jika proses hukum gagal dilakukan oleh KPK, barulah angket bisa digulirkan sebagai bentuk pengawasan DPR.

"Ya proses hukum jalan dulu baru nanti kalau kegagalan hukum ada baru angket," sahut Oso menyudahi.

Fahri Hamzah Ngetweet Soal Hak Angket KPK, Warganet : Situ Takut KPK

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah