logo


TNI Tunjukan Upaya Kembali ke Ranah Sipil

Mandeknya agenda reformasi pertahanan berimbas pada sulitnya menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

3 Mei 2017 11:35 WIB

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatoto Nurmantyo.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatoto Nurmantyo. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui penelitinya melihat ada upaya TNI kembali ke ranah sipil. Hal tersebut disampaikan oleh Irine Hiraswari Gayatri.

Setidaknya upaya kembali ke ranah sipil itu terlihat dari adanya nota kesepahaman antara TNI dengan 30 lembaga atau institusi yang telah ditandatangani. Poin kesepakatan tersebut menempatkan prajurit-prajurit TNI untuk tugas-tugas sipil yang sebetulanya bukanlah keahlian mereka.

"Sejauh mana militer itu bisa masuk ranah sipil. Itu harus diperhatikan. Sekarang sudah sekitar 30 MoU. Outputnya apa? Ini juga perlu dievaluasi. Seharusnya ada keputusan politik kalau TNI itu diperbantukan di ranah sipil," ujar Gayatri beberapa waktu lalu di Jakarta.


TNI dan Polri Jamin Rasa Aman Pilkada Putaran Kedua DKI Jakarta

Sementara itu, Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, mandeknya agenda reformasi pertahanan berimbas pada sulitnya menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Terlebih, sejumlah pensiunan TNI yang diduga melanggar HAM di masa lalu juga masih bercokol di pemerintahan Jokowi-JK.

Sedangkan Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyoroti tentang kinerja Menhan dan Panglima TNI secara legsilasi. Keduanya terkait legislasi sejauh ini belum memasukan usulan perubahan UU Nomor 31 Tahun 97 mengenai Peradilan Militer dan RUU Perbantuan Militer dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Tapi justru RUU Kamnas (Keamanan Nasional) yang dengan substansi yang sama dengan dulu yang mengancam demokrasi," ujarnya.

Jokowi Diminta Evaluasi Ryamizard dan Jenderal Gatot

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah