logo


Jokowi Diminta Evaluasi Ryamizard dan Jenderal Gatot

Al Araf menegaskan, agenda reformasi pertahanan lebih dari sekedar jalan di tempat.

3 Mei 2017 10:36 WIB

Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).
Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1). Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak selaras mengemban tugasnya masing-masing dengan agenda reformasi pertahanan dalam Nawacita.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta Imparsial untuk mengevaluasi Menhan dan Panglima TNI. Al Araf juga menuntut adanya regenerasi di dua pucuk pimpinan kedua institusi tersebut. Tujuannya, agar agenda reformasi pertahanan bisa kembali ke rel yang tepat.

Lebih lanjut, Al Araf menegaskan, agenda reformasi pertahanan lebih dari sekedar jalan di tempat. Terlebih, kebijakan yang dikeluarkan Menhan dan Panglima TNI di beberapa isu justru menunjukan mundur ke belakang.


TNI dan Polri Jamin Rasa Aman Pilkada Putaran Kedua DKI Jakarta

"Ada agenda-agenda reformasi pertahanan yang harusnya didorong malah macet dalam dua setengah tahun kepemimpinan Menhan Ryamizard dan Gatot. Karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh. Tidak ada salahnya Jokowi melakukan regenerasi," demikian ungkap Al Araf dalam diskusi Evaluasi Bidang Pertahanan dan Menimbang Pergantian Panglima TNI dan Menhan di Kantor Imparsial, Tebet, Selasa (2/5).

Al Araf menyoroti tujuh indikator sebagai penilaian terhadap Menhan dan Panglima TNI. Ketujuhnya itu adalah bidang legislasi, kebijakan, implementasi kebijakan, profesionalisme aktor, efektivitas pengawasan, pengelolaan angaran dan perspektif hak asasi manusia (HAM).

Menhan dan Panglima TNI terkait legislasi sejauh ini belum memasukan usulan perubahan UU Nomor 31 Tahun 97 mengenai Peradilan Militer dan RUU Perbantuan Militer dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Tapi justru RUU Kamnas (Keamanan Nasional) yang dengan substansi yang sama dengan dulu yang mengancam demokrasi," ujarnya.

TNI dan USPACOM Gelar Latihan Penanggulangan Bencana Multinasional

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah