logo


Tim Anies-Sandi Tak Bisa Ubah Anggaran, Ahok: Kamu Belum Gubernur, Kok

Ahok hanya bisa mempersilakan mereka memberi masukan untuk APBDP, namun hal tersebut bukan berarti bisa diubah seluruhnya

3 Mei 2017 05:15 WIB

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok - Djarot Saiful Hidayat memberikan keterangan kepada awak media mengenai hasil hitung cepat putaran kedua di Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok - Djarot Saiful Hidayat memberikan keterangan kepada awak media mengenai hasil hitung cepat putaran kedua di Jakarta, Rabu (19/4/2017). Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), menegaskan bahwa tim transisi yang dibentuk pasangan calon gubernur-wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, tidak dapat mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dirancang tahun 2017.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, ABPD Perubahan 2017 masih dalam kewenangan kepemimpinannya bersama Djarot. Sehingga, program yang telah dicanangkannya tetap bakal dijalankan. Termasuk soal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Enggak bisa (diubah), kalau APBD-P kan masih punya kita. Yang mau susun kan kita sudah lakukan yang sama. Kalau untuk KUA-PPAS 2018, ya silakan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/5/2017).


APBD DKI 2017 Sah Rp 70,1 T, Apa Kata Ahok?

Lebih jauh, suami Veronica Tan itu hanya bisa mempersilakan mereka memberi masukan untuk APBDP, namun hal tersebut bukan berarti bisa diubah seluruhnya. Sebab, Anies-Sandi belum resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Bukan berarti kamu ubah semua. Kamu belum gubernur, kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan?" kata Ahok.

Seperti diwartakan sebelumnya, pasangan Anies-Sandi telah membentuk tim transisi yang berjumlah 17 orang. Tim tersebt dibentuk untuk memikirkan sejumlah program dan menyiapkan perubahan total struktural pejabat dan pimpinan di 42 SKPD serta perubahan jajaran Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

Di antara 17 orang tersebut, sejumlah nama seperti mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, Pakar Hukum Usaha Rikrik Rizkiyana serta Ahli tata Kota dari Institut Teknologi Bandung Adhamaski Pangeran.

Ini Penjelasan Lengkap Ahok tentang Strategi Pembahasan APBD DKI dengan DPRD

Halaman: 
Penulis : Riana