logo


Ribuan Karyawan Freeport Gelar Aksi Mogok Kerja Sebulan

Aksi mogok kerja tersebut dilakukan karena belum tercapainya kesepakatan dengan pihak manajemen perusahaan.

2 Mei 2017 00:15 WIB

Kawasan pertambangan Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Papua.
Kawasan pertambangan Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Papua. dok. Jitunews

PAPUA, JITUNEWS.COM - Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua memulai aksi mogok kerja selama sebulan penuh terhitung mulai 1 Mei hingga 30 Mei 2017 mendatang. Aksi mogok kerja tersebut dilakukan karena belum tercapainya kesepakatan dengan pihak manajemen perusahaan.

Dalam menjalankan aksi mogoknya, karyawan Freeport memasang spanduk-spanduk, pamflet dan stiker-stiker soal adanya sanksi PHK bagi karyawan yang tidak masuk kerja berturut-turut selama lima hari tanpa pemberitahuan yang jelas berseliweran di Terminal Bus Gorong-gorong Timika yang merupakan pintu akses keluar masuk ke area perusahaan. Spanduk, stiker dan pamflet serupa ditemukan di sekitar check point 28 dekat jalan masuk ke area Bandara Mozes Kilangin Timika.

Menurut Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport, Yafet Panggala, aksi mogok kerja karyawan Freeport dimulai bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day).


Freeport Belum Bangun Smelter, Kurtubi: Jangan-jangan…

"Sampai tadi malam pukul 00.00 WIT, kami terus menunggu itikad baik dari manajemen untuk menerima tuntutan kami. Tapi ternyata hal itu belum terjadi atau belum ada kesepakatan. Dengan demikian, surat mogok kami yang sebelumnya disampaikan ke pihak perusahaan dan pemerintah adalah sah," kata Yafet, di Papua, Senin (1/5).

Yafet juga meyakini bahwa aksi mogok karyawan Freeport akan segera diikuti oleh karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasi Freeport yang tergabung dalam 14 Pimpinan Unit Kerja (PUK) mulai 9 Mei 2017. Namun, hingga kini pihaknya masih terus membuka komunikasi dengan PT Freeport untuk menemui titik temu kesepakatan.

“Kita masih membuka dan membangun komunikasi dengan Freeport. Jika nantinya terjadi kesepakatan dengan pihak manajemen perusahaan, maka aksi mogok ini bisa dihentikan. Mogok bukan tujuan, tapi semata-mata alat perjuangan kami. Jangan sampai ada kesan bahwa kami hanya mau mogok terus. Tidak seperti itu," terangnya.

Sebagai informasi, dalam hal ini masih ada beberapa hal yang belum menjadi titik temu antara pekerja dengan persahaan, yaitu seperti penerapan sanksi bagi karyawan yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama/PKB-Pedoman Hubungan Industrial/PHI 2015-2017.

Pihak Serikat Pekerja ngotot agar seluruh karyawan yang tidak masuk kerja sejak 11 April 2017 tidak diberikan sanksi PHK, tapi hanya sanksi berupa pembinaan (surat peringatan satu sampai surat peringatan tiga plus) dan tidak dibayarkan hak-haknya (upah) selama meninggalkan pekerjaan. Nantinya, semua sanksi yang akan dijatuhkan kepada karyawan yang mangkir bekerja tersebut harus dibicarakan bersama dengan pihak Serikat Pekerja, alias tidak diberi tindakan semena-mena oleh pihak manajemen.

Sementara itu, dari sisi manajemen PT Freeport tetap ngotot untuk mengambil kewenangan penuh dalam menegakkan disiplin bagi para pekerja yang mangkir, termasuk bagi karyawan potensial yang terkena PHK.

Kurtubi: Freeport Harus Angkat Kaki dari Indonesia Setelah KK Berakhir

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Riana