logo


DPD Ikut Soraki DPR Terkait Hak Angket KPK

Senator asal Sumatera Barat meminta kepada DPR RI untuk menghentikan dua hal yang disorot publik dan cenderung memalukan.

30 April 2017 14:55 WIB

Sidang Paripurna DPR RI.
Sidang Paripurna DPR RI. Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota DPD RI Muhammad Asri Anas meminta kepada anggota DPR RI untuk tidak kebablasan dalam menginterpretasikan kewenangannya dengan mengarah pada rusaknya sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia.

Demikian disampaikannya saat menyikapi fenomena politik nasional saat ini khususnya dua isu besar yang sementara berjalan di DPR RI yaitu Revisi UU Pemilu dan Penggunaan Hak Angket KPK.

"Sebagai mitra di Kamar Legislatif kami meminta anggota DPR RI, jangan mengarah pada upaya merusak sistem ketatanegaraan dan jalannya demokrasi Di Indonesia yang semakin baik. Kami mencermati DPR RI atas nama kewenangan konstitusi membuat UU mulai disalahartikan, sebab masyarakat akan mengartikan ini sebagai sahwat politik berlebihan dengan selalu berlindung dibalik kewenangan untuk membuat UU," ujarnya di Jakarta, Minggu (30/4).


4 Fraksi Tak Setuju Hak Angket KPK, Masinton: Politik Kemunafikan

Oleh karena itu, senator asal Sumatera Barat ini meminta kepada DPR RI untuk menghentikan dua hal yang disorot publik dan cenderung memalukan.

Pertama menghentikan pansus yang berkonsentrasi hendak memasukkan pasal seleksi DPD RI di UU Pemilu melalui DPRD provinsi. Mengingat hal itu sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 22 E ayat 2. Disebutkan, anggota DPD dipilih melalui pemilu oleh lembaga yang berhak menyelenggarakan pemilu yaitu KPU.

"Jika ini tetap dilanjutkan akan sangat terlihat bahwa DPR RI tidak ada niat baik menata DPD RI sebagai mitra kerja," tuturnya.

Selain itu juga meminta DPR segera menghentikan untuk melanjutkan hak angket DPR kepada KPK, sebab hal ini memperlihatkan arogansi berlebihan dan upaya mengaburkan substansi kewenangan menurut UU.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2014 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam Pasal 79 ayat (3) bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Dari ketentuan tersebut jelas diatur penggunaan hak angket oleh DPR adalah berkenaan dengan adanya kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dapat diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan hak angket oleh DPR harus jelas alasan dan syarat penggunaannya tidak boleh dilakukan secara serampangan karena berkenaan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR," tutupnya.

Nizar Zahro: Gerindra Tetap Bersikukuh Tolak Hak Angket KPK

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Syukron Fadillah
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex