logo


Romi Minta Arsul Sani Cabut Penandatanganan Hak Angket KPK

"Kami menginstruksikan kepada saudara Arsul Sani untuk menarik kembali tandatangan itu," ujar pria yang akrab disapa Romi ini di Jakarta, Minggu (30/4).

30 April 2017 13:57 WIB

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Surabaya, M. Romahurmuziy
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Surabaya, M. Romahurmuziy Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy meminta kepada Arsul Sani yang merupakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP untuk menarik kembali tandatangan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disepakati di rapat paripurna DPR.

Menurutnya, Fraksi PPP sendiri telah mengambil keputusannya untuk tidak melanjuti angket inisiasi Komisi III tersebut.

"Kami menginstruksikan kepada saudara Arsul Sani untuk menarik kembali tandatangan itu," ujar pria yang akrab disapa Romi ini di Jakarta, Minggu (30/4).


Sahkan Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Seperti Lakukan Ijab Qabul Baru Lamaran

Romi menjelaskan bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh Arsul Sani berdasarkan atas keputusan pribadinya bukan dari keputusan fraksi. Seharusnya dalam hal ini Arsul seharusnya mematuhi keputusan fraksi yang telah memutuskan untuk tidak melanjutkan hak angket KPK.

"Ini kami katakan inisiasi komisi III, Saudara Arsul Sani sebagai pribadi sebagai anggota komisi III, memang dinamika yang sudah berlangsung pekan lalu yang sudah menandatangani, tetapi fraksi PPP sudah mengambil keputusan tidak melanjutkan angket ini dan itu lah yang sejak semula yang dibacakan dalam rapat paripurna kemarin," tuturnya.

Dalam hal ini, Fraksi PPP juga menyesalkan atas keputusan pimpinan rapat paripurna yang tidak mengindahkan instruksi dari fraksi-fraksi di DPR. Maka itu, Fraksi PPP akan melayangkan surat protes secara tertulis kepada pimpinan DPR.

"Proses keputusan hak angket itu cacat hukum. Karena hanya keputusan sepihak tidak secara demokratis. Karena itu kami menilai proses pengambilan keputusan angket ini cacat hukum. Karenanya kita PPP dengan tegas menolak angket KPK," pungkasnya.

Apa yang Harus Ditakutkan dari Hak Angket KPK?

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Syukron Fadillah