logo


Walhi: Pemerintah Tak Konsisten, Freeport Jadi Berkuasa

Wilayah Papua merupakan wilayah sensitif. Hal ini yang kemudian yang membuat pemerintah tidak bisa bergerak leluasa untuk mengenforce peraturan.

29 April 2017 00:15 WIB

Area pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua.
Area pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menurut Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), pemerintah tidak tegas dalam mengambil keputusan soal Freeport. Ini dibuktikan dengan diterapkannya izin konsentrat sementara yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Atas ketidakkonsistenan pemerintah ini yang membuat Freeport jadi lebih berkuasa ketimbang pemerintah.

“Saya itu bingung juga ya dengan sikap pemerintah. Di satu sisi tegas tapi kok ya akhirnya memberikan izin lanjutan juga. Ini kan pelanggaran dari pemerintah sendiri. Padahal Freeport sendiri belum memenuhi kewajibannya, seperti membangun smelter. Di sinilah inti masalahnya. Dari dulu pemerintah itu tidak pernah konsisten. Ketika dia melakukan penegakkan hukum atau enforcement terutama kepada perusahaan-perusahaan besar. Apalagi kita tahu Freeport ini pengaruhnya sangat besar juga. Kalau pemerintah kita ini tidak kuat untuk melakukan enforcement, maka selamanya akan bisa digampang-gampangin. Perusahaan juga menganggapnya bahwa pemerintah hanya menggertak saja,” ujarnya di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (28/4).

Dalam hal ini, lanjut Nur, diperlukan strategi baru dalam mewujudkan revolusi pembangunan. Hal ini disebabkan oleh komoditas perusahaan yang dominan di suatu daerah yang kemudian bisa melakukan kontrol serta memiliki power yang berlebihan terhadap pemerintah.


Kurtubi: Freeport Harus Angkat Kaki dari Indonesia Setelah KK Berakhir

“Misalnya sektor sawit yang dianggap dominan, akhirnya dia bisa melakukan tekanan kepada pemerintah. Terus soal tambang Freeport yang dalam temuan BPK itu kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) itu hanya 0,28 persen. Sedangkan kontribusi di kabupaten Timika itu bisa sampai 91 persen. Jadi ketergantungan yang tinggi di suatu daerah hanya terhadap satu industri tertentu itu juga berbahaya. Karena ketika Freeport ditekan oleh pemerintah itu dia bisa menekan balik pemerintah. Tambang ditutup lalu pengangguran yang meningkat drastis di sana jadi beban pemerintah,” terangnya.

Wilayah Papua merupakan wilayah sensitif. Hal ini yang kemudian yang membuat pemerintah tidak bisa bergerak leluasa untuk mengenforce peraturan. Menurut Nur, pemerintah saat ini belum sepenuhnya mewakili perasaan dari warga papua terhadap Freeport. Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap model ekonomi di Mimika. Ia tidak ingin Freeport dijadikan satu-satunya sumber ekonomi masyarakat Papua.

“Pemerintah harus memulai membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sana. Misalnya soal perikanan, pertanian, industri kecil dan rumah tangga. Ini yang harus didorong oleh pemerintah, tidak bisa pemerintah itu menghadapi Freeport tanpa dia membangun basis ekonomi tandingan terhadap Freeport yang sudah sangat berkuasa ini,” jelasnya.

Ditilik dari tanggung jawab sosial lingkungan hidup, Freeport mengklaim telah menyumbang 1 persen dan juga menyumbang ke beberapa organisasi setempat. Namun, Nur tidak yakin bahwa apa yang diberikan oleh Freeport untuk masyarakat Papua ini sebenarnya sangat bermanfaat. Karena dari data yang ia punya, pemberian bantuan ini justru menimbulkan konflik horizontal yang terjadi antar masyarakat adat di sana.

“Beberapa informasi yang kita dapat, justru hal ini menimbulkan konflik kepada para masyarakat adat di sana. Konflik horizontal. Jadi Freeport ini terlihat sengaja memberikan bantuan untuk menghindari kritikan terhadap mereka dan yang terjadi malah membuat mereka berada dalam konflik horizontal. Nanti mungkin bisa ditanya sama mereka khususnya anggota Lemasa terhadap bantuan tersebut sekiranya sangat berguna atau tidak buat mereka,” pungkasnya.

Walhi Sebut Penambangan Bawah Tanah Freeport Tak Punya Izin

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Vicky Anggriawan