logo


Walhi Sebut Penambangan Bawah Tanah Freeport Tak Punya Izin

Berdasarkan penemuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kegiatan tambang bawah Freeport memang tak memiliki izin khususnya mengenai izin AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan).

28 April 2017 20:19 WIB

Direktur Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Nur Hidayati.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Nur Hidayati. dok. mediaindonesia.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kegiatan tambang bawah tanah yang dilakukan oleh PT Freeport, ternyata tak memiliki izin. Berdasarkan penemuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kegiatan tambang bawah Freeport memang tak memiliki izin khususnya mengenai izin Amdal (Analisis Dampak Lingkungan).

Menurut Direktur Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Nur Hidayati, seharusnya sebelum Freeport menggali tambang bawah tanah, harus melakukan proses AMDAL agar mendapat izin lingkungan.

"Waktu tahun 97 itu Amdal-nya hanya untuk Grasberg, jadi belum ada Amda-lnya untuk pertambangan bawah tanah ini. Jadi, seharusnya untuk penambangan bawah tanah ini mereka harusnya melakukan proses Amdal dulu untuk mendapatkan izin lingkungan," ujarnya di Hotel Mercure, Jumat (28/4).


Sepakati IUPK, Freeport Dapat Izin Ekspor Konsentrat

Bukan hanya Amdal, lanjutnya, tapi yang perlu juga yaitu adalah assessment resiko lingkungan. Hal itu perlu dilakukan di luar Amdal sehingga juga untuk melihat sebenarnya berapa kapasitas yang mampu ditanggung oleh lingkungan setempat dan berapa kapasitas daya tampung untuk pencemaran dengan kondisi yang saat ini sudah rusak.

"Saya usulkan untuk pemerintah dalam hal ini untuk melakukan penegakan hukum terhadap beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan, yang mana diperkuat juga oleh temuan dari BPK ini," terangnya.

Lebih lanjut, Nur mengusulkan agar pemerintah melakukan pengkajian ulang tentang level produksi yang ada saat ini terhadap daya dukung lingkungan setempat dan daya tampung untuk pencemaran yang akan muncul.

Jika dirasa masih ada kemungkinan untuk dilakukan operasi penambangan lebih lanjut, maka bisa dilakukan. "dasarnya harus dilakukan dulu FIPC ini, harus ditanya kepada warga setempat yang terkena dampak langsung dari penambangan ini. Apakah mereka masih setuju atau tidak kalau operasi Freeport ini dilanjutkan. Ini bisa ditanyakan melalui pemuda setempat maupun kaum perempuan di sana," jelasnya.

Poin yang tak kalah pentingnya adalah melakukan perencanaan pasca tambang. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat produksi barang tambang ini bersifat non renewable yang suatu saat akan habis.

"Misalkan pada tahun 2041 nanti barang tambang itu sudah pada habis, dan operasi tidak bisa dilanjutkan karena harganya lebih mahal seiring dengan harga komoditi yang bergerak turun, tambang itu pasti ditutup. Lalu apa dan bagaimana nasib masa depan di sana? Terlebih pergerakan ekonomi disana 91 persen sangat tergantung kepada Freeport," paparnya.

Dalam hal ini, Nur melihat harus ada skenario yang dilakukan untuk menggantikan sumber ekonomi masyarakat di sana, dan juga untuk memikirkan bagaimana mempersiapkan masa depan generasi yang ada di papua tanpa ada Freeport lagi.

"Ini yang sudah mulai harus dilakukan. Jadi kalau nanti ada proses negosiasi harus diperhatikan aspek-aspek ini, bukan hanya remediasi, rehabilitasi tambang dll yang saya yakin itu juga tidak akan dilakukan. Komunikasi di sana juga menjadi faktor utama yang tak kalah pentingnya," pungkasnya.

Stop Memancing di Air Keruh dalam Negosiasi dengan Freeport

Halaman: 
Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Vicky Anggriawan