logo


Hak Angket KPK Cacat Prosedur

Prosedur itu diatur dalam Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR/DPRD, dan DPD.

28 April 2017 17:15 WIB

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai cacat prosedural. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/4/2017).

"Prosedur formal tidak terpenuhi, maka hak angket cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan," terang Donal.

Menurut Donal, prosedur itu diatur dalam Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR/DPRD, dan DPD. Dalam aturan itu disebutkan bahwa hak angket dapat disetujui bila mendapat persetujuan dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

"Mekanisme ini justru tidak dilakukan oleh pimpinan sidang. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, segera mengetok palu sidang untuk mengambil keputusan," jelasnya.

Dia juga menilai, tindakan Fahri Hamzah dalam pengambilan keputusan itu merupakan sebuah tindakan sewenang-wenang. Sebab, kata dia, meski ada interupsi dari sejumlah anggota yang menolak usulan tersebut, namun hal itu diabaikan.

"Alhasil, banyak anggota sidang yang walk out dan tidak turut dalam voting yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKB," ujarnya.

Persetujuan terhadap hak angket terhadap KPK itu diputuskan dalam rapat paripurna hari ini. Meski sejumlah fraksi menolak, namun rapat paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani 25 anggota dari delapan fraksi itu. Akibat dari situasi itu, sejumlah fraksi pun walk out dari ruangan sidang.

Gerindra Sebut Hak Angket Akan Lemahkan Kinerja KPK

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas